Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Serahkan 13.667 Soal Seleksi CPNS 2018 ke Kementerian PAN-RB

Kompas.com - 09/10/2018, 11:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Soal-soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, rampung.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perancang soal sudah menyerahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku Koordinator Panitia Seleksi Nasional.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kementerianya berkomitmen dalam membantu proses pengadaan CPNS yang berkualitas.

"Kemendikbud berkomitmen untuk selalu dapat membantu proses pengadaan CPNS secara akuntabel dan transparan sehingga diperoleh calon-calon aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas dan berwawasan global," ujar Muhadjir sebagaimana dikutip dari siaran pers, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: Kemenpan RB Rilis Perubahan Syarat CPNS 2018 Terkait Akreditasi

Penyusunan soal juga didukung oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menjelaskan, jumlah total soal yang diserahkan ke Kementerian PAN-RB sebanyak 13.667 soal yang dibuat oleh 110 penulis dari 18 perguruan tinggi yang ditunjuk.

"Soal SKD ini nantinya akan diacak untuk kemudian disajikan sebagai paket soal bagi para peserta tes. Dipastikan setiap peserta akan mendapatkan paket soal yang berbeda-beda," ujar Didik.

Baca juga: Pendaftaran CPNS Diperpanjang, Ini Penjelasan BKN

Menteri PAN-RB Syafruddin menambahkan, proses rekrutmen CPNS kali ini merupakan momentum bersejarah. Sebab, berdasarkan jumlah formasi adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Syafruddin juga menyoroti masih banyak pihak yang berpandangan negatif atas seleksi CPNS 2018 ini.

Ia memastikan, pemerintah akan mereduksi hal itu dengan menghadirkan proses yang transparan dan akuntabel.

"Kembali saya sampaikan, ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com