Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Rekonstruksi Sulteng Pasca Gempa Tuntas 2 Tahun

Kompas.com - 05/10/2018, 21:58 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memperkirakan tahap rekonstruksi Sulawesi Tengah pasca bencana butuh waktu lebih dari setahun.

"Tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan dan tahap rekonstruksi itu dua tahun bisa selesai," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Wiranto mengatakan, relatif lamanya estimasi waktu rekonstruksi Palu dan daerah lain yang terdampak bencana karena parahnya kerusakan.

Baca juga: Kisah Bocah 13 Tahun di Palu Selamat dari Gempa Saat Shalat Maghrib

Pasca gempa dan tsunami, kata dia, listik dan komunikasi terputus, pelabuhan rusak, begitu pula bandara. Selain itu, jalan-jalan terputus dan bangunan porak-poranda karena guncangan gempa.

Sementara itu ribuan orang tewas dan puluhan ribu orang mengungsi, baik di dalam maupun mengungsi ke luar daerah terdampak bencana.

Di sisi lain, ekonomi juga lumpuh. Warga pendatang yang memiliki usaha justru panik dan memilih mengungsi ke luar dari Sulawesi Tengah. Padahal kata Wiranto merekalah penggerak ekonomi, khususnya di Palu.

Meski begitu, dalam tempo tujuh hari pasca gempa dan tsunami, Wiranto melihat perkembangan yang cepat meskipun belum sempurna.

Ia mengatakan jalan-jalan sudah bisa dilalui kendaraan, bandara juga bisa beroperasi meskipun masih terbatas.

Sebagian listrik juga tersedia dengan bantuan genset, begitupun dengan jaringan telekomunikasi yang sebagain sudah bisa beroperasi.

Baca juga: Wapres Kalla: Perekonomian Palu Harus Segera Pulih

Bantuan dari dalam dan luar negeri juga sudah berdatangan sehingga sangat membantu penanganan pasca gempa.

Pemerintahan daerah kata dia sudah berjalan meski belum senormal seperti sebelum bencana. Dengan berbagai perkembangan itu, pemerintah yakin massa tanggap darurat Sulteng hanya sekitar sebulan.

Setelah itu, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dijalankan. "Saat ini dalam waktu tujuh hari walaupun belum sempurna tetapi keadaan berangsur-angsur baik," kata dia. 

Kompas TV Simak dialog bersama Edison Sipahutar, GM PLN Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com