Salin Artikel

Menko Polhukam: Rekonstruksi Sulteng Pasca Gempa Tuntas 2 Tahun

"Tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan dan tahap rekonstruksi itu dua tahun bisa selesai," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Wiranto mengatakan, relatif lamanya estimasi waktu rekonstruksi Palu dan daerah lain yang terdampak bencana karena parahnya kerusakan.

Pasca gempa dan tsunami, kata dia, listik dan komunikasi terputus, pelabuhan rusak, begitu pula bandara. Selain itu, jalan-jalan terputus dan bangunan porak-poranda karena guncangan gempa.

Sementara itu ribuan orang tewas dan puluhan ribu orang mengungsi, baik di dalam maupun mengungsi ke luar daerah terdampak bencana.

Di sisi lain, ekonomi juga lumpuh. Warga pendatang yang memiliki usaha justru panik dan memilih mengungsi ke luar dari Sulawesi Tengah. Padahal kata Wiranto merekalah penggerak ekonomi, khususnya di Palu.

Meski begitu, dalam tempo tujuh hari pasca gempa dan tsunami, Wiranto melihat perkembangan yang cepat meskipun belum sempurna.

Ia mengatakan jalan-jalan sudah bisa dilalui kendaraan, bandara juga bisa beroperasi meskipun masih terbatas.

Sebagian listrik juga tersedia dengan bantuan genset, begitupun dengan jaringan telekomunikasi yang sebagain sudah bisa beroperasi.

Bantuan dari dalam dan luar negeri juga sudah berdatangan sehingga sangat membantu penanganan pasca gempa.

Pemerintahan daerah kata dia sudah berjalan meski belum senormal seperti sebelum bencana. Dengan berbagai perkembangan itu, pemerintah yakin massa tanggap darurat Sulteng hanya sekitar sebulan.

Setelah itu, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dijalankan. "Saat ini dalam waktu tujuh hari walaupun belum sempurna tetapi keadaan berangsur-angsur baik," kata dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/05/21580611/menko-polhukam-rekonstruksi-sulteng-pasca-gempa-tuntas-2-tahun

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke