Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Bandingkan Penanganan Tsunami Aceh dan Palu

Kompas.com - 05/10/2018, 18:53 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan catatan atas penanganan pasca-gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018.

Menurut dia, dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah, pemerintah tak maksimal dalam melakukan tanggap darurat.

“Kami merasa pemerintah kehilangan standar pelayanan tanggap darurat yang menyebabkan pemerintah seperti putus asa dalam menjalankan pelayanan tanggap darurat itu,” kata Muzani, saat ditemui di Hotel Santika, Depok, Jumat (5/10/2018).

Ia membandingkan saat tsunami Aceh pada 2004 yang menyebabkan korban ratusan ribu dengan wilayah yang sangat luas dan kerusakan sangat besar.

Muzani mengatakan, kala itu pemerintah melakukan tanggap darurat dan berhasil.

Baca juga: H+7, Korban Tewas Gempa dan Tsunami Palu Capai 1.571 Orang

“Penanggulangan cukup cepat dan bagus. Begitu juga ketika gunung meletus di Sinabung (Sumatera Utara) juga sama. Tapi dalam kasus Palu dan Donggala saya merasa pemerintah lambat dalam menangani itu,” kata Muzani.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah menggalang bantuan secara nasional untuk Palu dan Donggala.

"Kenapa pemerintah tidak menggalang bantuan secara nasional semisal untuk melakukan mobilisasi bantuan Donggala dan Palu sehingga kita semua bisa bersatu padu. Dan itu yaang diharapkan oleh kita,” kata Muzani.

Baca juga: Upaya Penanganan Dampak Gempa Palu-Donggala Belum Maksimal

“Kita harus menyelamatkan Palu dan Donggala dengan kekayaan yang kita miliki. Karena Donggala dan Palu itu bagian dari kita. Lombok adalah bagian dari kita. Sakit mereka adalah sakit kita. Dan itu yaang kita harapkan,” lanjut Muzani.

Bencana gempa dan tsunami yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (5/10/2018), jumlah korban meninggal mencapai 1.571 orang.

Rinciannya, 1.352 di Kota Palu, 144 orang di Donggala, 62 orang di Kabupaten Sigi, 12 orang di Parigi Moutong, dan 1 orang di Pasangkayu.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fenomena Likuefaksi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com