Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Resmikan Gerakan Melindungi Hak Pilih

Kompas.com - 05/10/2018, 12:37 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresmikan gerakan melindungi hak pilih, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, (5/10/2018).

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim gerakan perlindungan pemilih saya nyatakan dimulai,” ucap Ketua KPU RI Arief Budiman sembari menekan tombol sirene menandai Peresmian gerakan melindungi hak pilih.

Dalam sambutannya, Arief menyampaikan data pemilih merupakan suatu hal yang penting dalam proses Pemilu.

“Harapan untuk mendapatkan data pemilih yang baik adalah harapan kita semua. Jadi bukan hanya KPU menginginkan data itu baik tapi bangsa ini membutuhkan data yang baik,”ujar Arief.

Baca juga: KPU: Tolong Ya, Buat Iklan Bukan Iklan Kampanye

Arief menuturkan, bahwa dalam Pemilu terdapat tiga pilar yang utama. Pilar tersebut yakni penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), kedua peserta pemilu, serta yang ketiga pemilih.

Menurut Arif, data pemilih merupakan hal yang penting dalam tahapan Pemilu.

“Ada penyelenggara pemilunya, tapi kalau tidak ada pemilihnya maka tidak juga Pemilu itu akan berjalan,” tutur Arief.

Arief juga memyampaikan, pihaknya telah berupaya agar pemilih berdaulat sejak dari awal hingga akhir tahapan Pemilu.

Baca juga: KPU Larang Pemasangan Atribut Parpol pada Bantuan untuk Korban Bencana

“Caranya pertama memastikan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat pemilih masuk menjadi daftar pemilih,” kata Arief.

Kedua, kata Arief, bila sudah masuk dalam daftar pemilih, para pemilih dapat terlayani dengan baik.

Ketiga, lanjut Arief, yakni pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar.

Kegiatan perlindungan hak pilih ini merupakan bagian dari upaya KPU dalam penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019.

Setelah peresmian gerakan perlindungan hak pilih, dilanjutkan penyerahan secara simbolis berkas posko layanan #Gerakan Melindungi Hak Pilih kepada beberapa KPU Provinsi di Indonesia.

Turut hadir penyelenggara pemilu (Bawaslu RI, Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), pimpinan Komisi II DPR RI, perwakilan Pimpinan Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2019, Tokoh Ormas, OKP, dan LSM Pegiat Pemilu, serta dihadiri KPU Provinsi se-Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com