Pemerintah Diminta Anggarkan Pendeteksi Dini Tsunami di APBN 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis meminta pemerintah secara khusus menganggarkan alat pendeteksi dini tsunami di APBN 2019.

Sebab, kata Fary, saat ini sejumlah alat pendeteksi dini tsunami rusak. Hal itu disampaikan Fary usai rapat dengar pendapat bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

"Pembahasan Anggaran 2019 yang kami sudah bahas kurang lebih Rp 1,7 triliun untuk BMKG itu kami kembalikan kepada pemerintah bahwa peralatan-peralatan yang tadi rusak yang dibutuhkan dalam rangka deteksi dini tsunami itu harus bisa masuk," kata Fary.

"Karena kita mendapatkan penjelasan dari Kepala BMKG bahwa instrumen atau peralatan-peralatan tsunami itu ada beberapa komponen yang rusak atau tidak berfungsi," lanjut dia.

Baca juga: Minim Alat Pendeteksi Tsunami, Ini 5 Langkah Penyelamatan Diri

Fary menambahkan, sedianya BMKG telah mengajukan pengadaan pendeteksi dini tsunami sejak 2017 namun tak kunjung masuk di APBN.

Fary pun kecewa terhadap pemerintah yang menurutnya tak serius dalam mengantisipasi bencana lantaran anggaran BMKG dirasa selama tiga tahun terakhir semakin menurun.

Ia pun mendorong pemerintah agar meningkatkan anggaran BMKG sehingga kebutuhan pengadaan pendeteksi dini tsunami dan pengantisipasi bencana lainnya dapat terpenuhi.

"Maka hari ini kami kembalikan kepada pemerintah untuk segera bisa dianggarkan lagi, ditambah lagi khususnya untuk peralatam deteksi dini ini," lanjut dia.