Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyebab Ribuan Warga Palu Penuhi Bandara Minta Dievakuasi Naik Hercules

Kompas.com - 01/10/2018, 20:41 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendapatkan laporan ribuan warga Palu datang ke Mutiara Sis Al Jufri, Palu pada Senin (1/10/2018) pagi.

Ribuan warga itu meminta naik ke pesawat hercules milik TNI untuk dievakuasi keluar dari Kota Palu pasca-gempa bumi 7,4 magnitudo dan tsunami pada pekan lalu.

"Jumlahnya besar ya antara yang ingin ikut dengan pesawatnya sangat tidak seimbang. Walaupun kami sudah dipersilakan teratur," ujar Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Jumat (1/9/2018).

Baca juga: Kemensos Siagakan 6 Mobil Dapur Umum di 5 Lokasi Gempa di Palu

Menteri Koordinator Polhukam memimpin rombongan pejabat terbang ke Palu, Sulawesi Tengah, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (29/9/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Menteri Koordinator Polhukam memimpin rombongan pejabat terbang ke Palu, Sulawesi Tengah, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (29/9/2018).
"Tetapi makin lama makin banyak karena dari mulut ke mulut 'Ada penerbangan gratis dari TNI AU'. Nah banyaklah datang ke bandara. Kelihatannya memang jadi rusuh tetapi tadi sudah dapat dijelaskan," lanjut dia.

Wiranto sempat melihat warga yang datang ke bandara saat mengunjungi Palu beberapa hari lalu. Ia mengatakan, warga yang datang ke bandara kebanyakan masyarakat pendatang.

Mereka trauma pasca musibah gempa dan tsunami sehingga ingin meninggalkan Kota Palu. Lantaran belum ada penerbangan komersial, akhirnya mereka datang ke bandara ingin naik hercules.

Padahal, pesawat hercules digunakan untuk mengangkut bahan makanan, personel, dan kebutuhan lainnya dari Jakarta, Makassar, dan Balikpapan.

Baca juga: 5 Tsunami Paling Mematikan Abad Ini

TNI akhirnya memberikan izin warga untuk naik ke hercules karena jumlahnya yang sangat banyak di bandara.

Akan tetapi, tak semua warga yang bisa diangkut, TNI hanya memprioritaskan warga yang sakit untuk naik ke pesawat.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membenarkan ribuan warga berkumpul di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu sehingga sempat mengganggu operasional pesawat hercules milik TNI.

Panglima mengungkapkan, ribuan warga itu ingin keluar dari Palu dengan naik ke pesawat hercules yang ada di Bandara Mutiara Sis Al Jufri.

"Iya itu mau naik hercules ada 3.000-5.000 orang tapi sudah beres (masalahnya), hercules sudah bisa terbang," ujar Panglima TNI.

.

.

USGS (DIOLAH), LAKSONO HARI W Gempa di Indonesia pada 1968-September 2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com