Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Fadli Zon, Wajar jika SBY "WO" dari Deklarasi Kampanye Damai

Kompas.com - 24/09/2018, 12:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out (WO) dari deklarasi kampanye damai Pilpres 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

SBY walk out karena merasa deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 ternodai dengan munculnya atribut partai.

"Saya sangat wajar apa yang terjadi langsung dilihat Pak SBY. Saya juga menyaksikan langsung. Kemarin saya ada di lokasi, ada di tempat dan mendengar Pak SBY memang agak kecewa dengan peristiwa yang sebetulnya sangat baik, memulai proses pilpres dan pemilu damai," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Baca juga: SBY “Walk Out” Saat Karnaval Kampanye Damai Pemilu 2019

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILIN Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
"Tapi itu dinodai insiden adanya kelompok-kelompok yang menggunakan atribut secara masif bahkan menggunakan stand melewati wilayah yang dilalui karnaval," lanjut Fadli.

Padahal, kata Fadli, sejak awal partai politik peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk tidak menyertakan atribut partai selama deklarasi kampanye damai berlangsung.

Ia pun menyerahkan penanganan permasalahan ini kepada KPU. Ia berharap KPU mengambil sikap tegas terkait kejadian tersebut.

Baca juga: BERITA POPULER: Jokowi-Prabowo Tertawa, SBY Walkout

"Kampanye damai jangan hanya di mulut tapi kenyataannya baru dilaksanakan tapi sudah ternodai. Kami committed kok. Pasangan Prabowo-Sandi dan Gerindra sangat comitted kampanye damai," ujar Fadli.

"Kalau KPU mau menegakan wibawa harusnya ini kan awal penyelenggaraan jangan sampai masa kampanye juga seperti itu. Ini kan ada stan, harusnya penyelenggara membubarkan dong stan tenda-tenda yang dilalui," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, SBY sempat mengikuti festival kampanye damai, tetapi tak sampai tuntas.

Baca juga: Alasan SBY Walk Out dari Karnaval Kampanye Damai Menurut Sekjen PAN

Menurut dia, SBY kecewa karena banyak aturan yang dilanggar.

“Tadi teman-teman lihat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hadir. Tadi malam saya telepon Ketua KPU (bahwa) Pak SBY akan hadir. Tapi baru kira-kira lima menit tadi ikut defile, Beliau (SBY) turun dan walk out meninggalkan barisan,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui usai acara deklarasi kampanye damai itu.

Sementara, Sekjen PAN Eddy Soeparno menceritakan, awalnya dia bersama-sama SBY dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di dalam mobil golf yang sama.

Menurut Eddy, masalah timbul ketika mobil golf keluar dari kawasan Monas menuju Jalan Medan Merdeka Barat.

Baca juga: Cerita Sandiaga Cari SBY yang Hilang Usai Festival Kampanye Damai

"Ada gerakan massa yang membangun posko di sana dan gerakan massa itu memang sengaja mengelilingi golf car kami ya," ujar Eddy.

Menurut dia, massa yang mengelilingi mobil golf tersebut meneriakkan yel-yel yang dianggap bernada provokatif. Saat itu, SBY merasa tindakan itu adalah perlakuan yang tidak adil.

Setelah itu, SBY dan kedua putranya turun dari mobil golf dan memutuskan untuk tidak kembali ke arena pelaksanaan deklarasi kampanye damai.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Kompas TV Tim kampanye nasional akan menyelidiki siapa oknum yang mengusik SBY di lokasi acara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com