Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alissa Wahid: PKB Jadikan Gus Dur sebagai Komoditas Politik

Kompas.com - 20/09/2018, 09:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri pertama almarhum Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menuding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadikan sosok Gus Dur sebagai komoditas politik demi meraih simpati pemilih.

Hal itu diungkapkan Alissa dalam wawancara khusus di Kompas TV, Rabu (19/9/2018) malam.

"PKB yang tahun 2018 ini yakni PKB yang berseteru dengan Gus Dur, yang dulu mengkhianati Gus Dur. Jadi kalau sekarang menggunakan nama Gus Dur, bagi saya itu tidak lebih dari komoditas politik dan bagi kami sekeluarga itu lebih besar persoalannya," ujar Alissa.

"Gusdurian jelas, bagi kami, menjadi persoalan besar ketika Gus Dur itu digunakan sebagai komoditas politik dan itu yang dilakukan oleh PKB," lanjut dia.

Salah satu bentuknya, banyak politisi PKB yang mengklaim diri sebagai penerus perjuangan Gus Dur. Bahkan, hal itu dicantumkan di dalam alat peraga kampanye demi meraih simpati masyarakat.

Baca juga: Keluarga Gus Dur, Dukung Jokowi atau Prabowo? Ini Kata Alissa Wahid

Padahal, Alissa mengetahui betul bahwa politisi PKB yang dimaksud berseberangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang Gus Dur.

"Lebih baik dari awal, (bilang) kami berseberangan dengan Gus Dur, ya itu saja. Konsisten di sana. Jangan sekarang ketika Gus Dur tidak ada, lalu tiba-tiba menjadi, oh kita adalah penerus Gus Dur. Oh tidak bisa begitu," ujar Alissa.

Ia tidak menyebut secara detail, siapa politisi PKB yang dimaksud.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo ABDURRAHMAN WAHID

Kompas TV Menurut Sandi putri presiden ke-4 Republik Indonesia ini menyambut positif tawarannya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com