Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Beredar Dokumen Materi CPNS, Ini Tanggapan Kemenpan RB

Kompas.com - 18/09/2018, 13:06 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Beredarnya dokumen berisi materi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dapat dipastikan palsu.

Materi seleksi ini dikatakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2017.

Kemenpan RB menegaskan tidak pernah mengeluarkan dokumen yang beredar luas tersebut.

Narasi yang beredar:

Dokumen dilengkapi dengan soal-soal tes CPNS yang dibuat dalam bentuk tautan atau link. Terdapat delapan link naskah soal, serta ada tata cara pendaftaran CPNS didalamnya.

Dokumen tersebut terdapat logo Kemenpan RB, sehingga seolah-olah resmi dikeluarkan oleh KemenPANRB.

Baca juga: Dari Rekrutmen CPNS hingga Roy Suryo, Ini Hoaks atau Fakta Pekan Ini

Hoaks dokumen CPNS yang seolah dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.KemenPANRB Hoaks dokumen CPNS yang seolah dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Berikut beberapa isi dari dokumen yang beredar itu:

Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

I. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil, meliputi

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

- Pancasila;
- Undang-Undang Dasar 1945;
- Bhineka Tunggal Ika; dan
- Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

2. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
- Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis;
- Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angkaangka;
- Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan
- Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
- Integritas diri;
- Semangat berprestasi;
- Kreativitas pada pelayanan;
- Orientasi kepada orang lain;
- Kemampuan beradaptasi;
- Kemampuan mengendalikan diri;
- Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
- Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
- Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan
- Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Baca juga: Tidak Penuhi Syarat CPNS, Guru Honorer Dapat Melalui Jalur Ini

Penelusuran Kompas.com:

Kemenpan RB menegaskan tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut. Dokumen tersebar ke masyarakat melalui aplikasi pesan WhatsApp.

"(Kemenpan RB mendapati ada dokumen ini) dari grup-grup WhatsApp," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kemenpan RB Mudzakir saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/9/2018).

Melalui akun resmi twitter Kemenpan RB, @kempanrb, turut memberikan klarifikasinya.

Dalam salah satu tweet-nya, Kemenpan RB menyatakan bahwa suatu informasi resmi mengenai seleksi CPNS 2018 akan dikeluarkan melalui akun mereka, baik lewat website atau media sosial Kemenpan RB.

Kemenpan RB mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan mereka.

Kompas TV Aparat Polres Sragen, Jawa Tengah membongkar praktik penipuan calon PNS dengan total kerugian lebih dari 1 miliar rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com