Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Kritik SBY untuk Jokowi di HUT Ke-17 Partai Demokrat

Kompas.com - 18/09/2018, 10:10 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya dalam rangka memperingati hari jadi Partai Demokrat yang ke-17.

Acara digelar di Jakarta Theater, Senin (17/9/2018) malam, dengan dihadiri para anggota DPR, caleg DPR, ketua DPD I dan para kepala daerah dari Partai Demokrat.

Pidato SBY selama 30 menit itu disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi swasta. Dalam pidatonya, Presiden keenam RI ini beberapa kali menyinggung soal klaim keberhasilan di 10 tahun era pemerintahannya dulu.

SBY pun beberapa kali mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

Berikut kutipan pidato SBY saat mengkritik pemerintah yang telah dirangkum Kompas.com:

Program Pro Rakyat Dihilangkan

Partai Demokrat memang sangat peduli dan mengutamakan taraf hidup rakyat yang tergolong miskin dan rentan miskin. Mereka adalah yang disebut dengan “40 persen kalangan terbawah”, yang saat ini, di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang.

Selama memimpin Indonesia, terus terang saya memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya belum baik ini. Ini tidak mengada-ada dan juga bukanlah sebuah pencitraan. Bagi saya, menolong dan meningkatkan kualitas hidup golongan miskin dan kurang mampu adalah merupakan kewajiban moral.

Ekonomi pasar bebas dan kapitalisme sering tidak sensitif dan tidak peduli pada kemiskinan dan kesenjangan. Justru, negara, pemerintah dan pemimpin harus hadir, peduli dan melakukan langkah-langkah serius untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Baca juga: SBY: Bukan Infrastruktur Tak Penting, tapi Rakyat Susah Harus Diutamakan

Jika ada konflik penentuan prioritas dalam kebijakan ekonomi, saya berpendapat bahwa rakyatlah yang diutamakan. Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena ketika Partai Demokrat berada di pemerintahan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan. Tetapi, sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan.

Selama 10 tahun, saya memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat, kita jalankan berbagai program pro rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan.

• Kita memberikan BLT atau BLSM ketika daya beli rakyat amat rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

• Kita memberikan raskin, dan menjalankan PKH bagi rakyat yang sangat miskin.

• Kita menjalankan Jamkesmas dan BPJS untuk membantu pelayanan kesehatan bagi rakyat kita.

• Kita memberikan bantuan kepada Lansia dan penyandang disabilitas.

• Kita menjalankan program BOS dan Bidikmisi untuk membantu kaum tidak mampu dalam bidang pendidikan.

• Kita memberikan KUR untuk membantu dan mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

• Kita menjalankan PNPM untuk melakukan pembangunan di kecamatan, termasuk infrastruktur di desa-desa, yang diperkuat dengan pemberian Dana Desa sebagai Implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014.

• Kita terus meningkatkan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri serta upah buruh secara signifikan.

• Kita juga memberikan bantuan subsidi kepada para petani, nelayan dan peternak.

Program-program pro rakyat ini jelas membutuhkan anggaran yang besar. Sebagian dari padanya, merupakan subsidi.

Ada yang mengkritik saya dan tidak setuju dengan banyaknya anggaran yang tersedot untuk program pro rakyat ini.

Bahkan ada yang mengatakan program-program ini tidak produktif dan konsumtif sifatnya. Saya dan Partai Demokrat tentu tidak setuju, kalau membantu rakyat kecil dan rakyat yang sedang susah itu salah dan tidak produktif. Negara dan pemerintah justru wajib membantu rakyatnya yang susah dan tidak mampu.

Dewasa ini kita mendengar bahwa sebagian dari program-program itu diganti namanya, atau dikemas ulang.

Sebagian yang lain ditiadakan. Hal ini tentu merupakan hak dari pemerintahan yang sekarang. Yang penting, bagi Partai Demokrat, negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya untuk membantu rakyat kecil atau wong cilik. Ini adalah konsep keadilan dan pemerataan.

Kenaikan harga dan pengangguran

Sekarang dan ke depan, Partai Demokrat akan terus mendengarkan suara rakyat, mengetahui persoalan yang dihadapi dan mencarikan solusinya. Satu tahun terakhir ini, saya pribadi, dan para kader utama Partai Demokrat telah berkeliling nusantara, mengunjungi ratusan kabupaten dan kota, untuk berdialog langsung dengan berbagai lapisan masyarakat.

• Saya mendengarkan keluhan ibu-ibu atas kenaikan harga-harga bahan pokok, sementara penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

• Saya menerima keluhan mereka-mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan, juga yang justru kehilangan pekerjaan.

Baca juga: SBY: Saya Mendengar Keluhan Ibu-ibu soal Kenaikan Harga

• Saya menangkap kecemasan anak-anak muda, termasuk yang masih sekolah dan kuliah, atas kepastian pekerjaan yang akan mereka dapatkan.

• Saya menangkap kekhawatiran kalangan dunia usaha baik papan atas, menengah maupun bawah, atas terus menurunnya bisnis mereka. Keluhan mereka juga menyangkut kebijakan perpajakan yang dianggap membebani.

Kriminalisasi dan ketidakadilan hukum

• Saya mendengarkan kritik masyarakat atas penegakan hukum yang disana-sini dianggap kurang adil, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang dinilai ada tebang pilihnya.

• Saya juga mendengarkan suara rakyat yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik, maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum.

Baca juga: SBY: Rakyat Takut Bicara, Khawatir Dikriminalisasi

Sebenarnya, kalau kita simak hasil survei dari berbagai lembaga survei, hal-hal inilah yang merupakan elemen ketidakpuasan masyarakat. Sama dengan yang saya dapatkan ketika bertemu dan berdialog dengan rakyat.

Pelemahan Rupiah

Di bidang ekonomi, saat ini kita menghadapi pelemahan rupiah yang tajam serta kenaikan harga minyak dunia. Sebagian pihak mengatakan bahwa faktor eksternal inilah yang menjadi biang keladi melemahnya ekonomi kita.

Namun, sebenarnya, faktor eksternal yang berdampak pada ekonomi kita bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Selama 10 tahun memimpin, saya juga kerap menghadapi tekanan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.

Tahun 2005, tahun 2008 dan tahun 2013, kita menghadapi mero-ketnya harga minyak dunia. Tahun 2008 – 2009, kita menghadapi krisis perekonomian global.

Saya masih ingat, untuk menyelamatkan fiskal kita dari meroketnya harga minyak, harga BBM harus beberapa kali dinaikkan. Ini keputusan yang sulit dan tidak populer secara sosial dan politik.

Baca juga: Singgung Pelemahan Rupiah, SBY Bandingkan dengan Pemerintahannya Dulu

Bagi seorang presiden, ini juga mendatangkan risiko tersendiri, seperti yang saya alami ketika harus menaikkan harga BBM pada tahun 2008, beberapa bulan sebelum Pemilihan Presiden dilaksanakan.

Alhamdulillah, setelah kebijakan menaikkan harga BBM diambil, ekonomi kita selamat. Jadi, sebesar apapun faktor eksternal, selalu ada solusinya.

Demikian juga ketika Indonesia mendapatkan pukulan dan tekanan dari krisis ekonomi global 2008. Saat itu, kita takut kalau nasib Indonesia sama dengan krisis yang terjadi 10 tahun sebelumnya.

Tanda-tanda kepanikan juga sudah muncul. Namun, karena antisipasi yang cepat dan tepat, serta kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi krisis itu, Alhamdulillah, ekonomi kita selamat. Saya mengatakan bahwa faktor kepemimpinan, manajemen krisis dan kebersamaan kita juga merupakan kunci keberhasilan.

Kompas TV SBY menyampaikan pidato politik di Gedung Djakarta Theater, Jakarta Pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com