Kompas.com - 17/09/2018, 20:05 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato politik memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato politik memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintahannya selama sepuluh tahun sangat peduli dan mengutamakan taraf hidup rakyat yang tergolong miskin dan rentan miskin.

Jika ada konflik penentuan prioritas dalam kebijakan ekonomi, SBY berpendapat bahwa rakyatlah yang diutamakan.

Hal ini dikatakan SBY saat menyampaikan pidato politik dalam rangka memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Senin (17/9/2018) malam.

Hadir dalam acara ini, seluruh anggota DPR, caleg, ketua DPD, dan kepala daerah dari Partai Demokrat.

"Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena ketika Partai Demokrat berada di pemerintahan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan. Tetapi, sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan," kata SBY.

Menurut SBY, masih banyak masyarakat di Indonesia yang harus dibantu. Mereka adalah yang disebut dengan 40 persen kalangan terbawah, yang saat ini, di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang.

Baca juga: SBY: Ternyata Rakyat Masih Ingat Apa yang Dilakukan Pemerintahan SBY

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini tidak mengada-ada dan juga bukanlah sebuah pencitraan. Bagi saya, menolong dan meningkatkan kualitas hidup golongan miskin dan kurang mampu adalah merupakan kewajiban moral," kata dia.

Menurut SBY, ekonomi pasar bebas dan kapitalisme sering tidak sensitif dan tidak peduli pada kemiskinan dan kesenjangan. Justru, negara, pemerintah dan pemimpin harus hadir, peduli dan melakukan langkah-langkah serius untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

"Selama 10 tahun, saya memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat, kita jalankan berbagai program pro rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan," kata dia.

SBY lalu menguraikan program-program yang dimaksud. Misalnya, pemerintahan SBY memberikan bantuan langsung tunai ketika daya beli rakyat amat rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Baca juga: Cerita SBY yang Tak ingin Banyak Berjanji Saat Jadi Presiden

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Nasional
Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Nasional
Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Nasional
Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Nasional
Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Nasional
ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Nasional
Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Nasional
Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Nasional
Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan Akurasi kebijakan Pusat

Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan Akurasi kebijakan Pusat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tim Saham Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tim Saham Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

Nasional
Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Nasional
Komnas HAM: Korban Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Berkebutuhan Khusus

Komnas HAM: Korban Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Berkebutuhan Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X