Gerindra Ikuti Putusan MA Izinkan Mantan Koruptor Jadi Caleg - Kompas.com

Gerindra Ikuti Putusan MA Izinkan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Kompas.com - 16/09/2018, 17:34 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, partainya menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan koruptor menjadi calon legislatif ( caleg) untuk Pemilu 2019.

Menurut Fadli, Gerindra berpegangan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kita akan berpandangan pada undang-undang, mana yang lebih tinggi. Aturan main kita apa sih? Kan undang undang. Bukan yang lain. Jadi segala putusan harus terkait dengan undang-undang. Ini yang kita jadikan pegangan," kata Fadli saat akan menghadiri pertemuan kedua ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Baca juga: Jika Dibolehkan KPU, Demokrat Tetap Usung 12 Caleg Eks Koruptor

Ia menilai, jika ingin melarang mantan koruptor jadi caleg, diperlukan revisi Undang-undang Pemilu. Fadli menegaskan, partainya tetap menjunjung semangat antikorupsi.

Kendati demikian, ia mengingatkan mantan koruptor yang dipidana sudah menjalani konsekuensi hukum atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Melalui hukuman itu, kata Fadli, mantan koruptor sudah membayar kesalahannya.

"Apakah orang itu harus dihukum selamanya? Memangnya mereka itu manusia yng sempurna yang mengambil keputusan itu?" kata Fadli.

"Kalau undang-undangnya mengatakan lain (melarang) ya itu bicara lain. Tolong jangan dipelintir-pelintir, itu kan kata undang-undang. Itulah yang kita ikuti. Undang-undangnya saja ikuti," ujar dia.

Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam PKPU No 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu No 7 tahun 2017.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg eks koruptor menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

Bawaslu sebelumnya meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019. Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Baca juga: Mengacu Putusan MA, Golkar Tetap Usung Caleg Eks Koruptor

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat.


Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS). Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Megapolitan
Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Regional
Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Megapolitan
Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Internasional
Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Regional
Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Megapolitan
Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Regional
Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Internasional
Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Megapolitan
Deni Dibegal 3 Polisi Gadungan, Honda Beat Raib Dibawa Pelaku

Deni Dibegal 3 Polisi Gadungan, Honda Beat Raib Dibawa Pelaku

Regional
Dinormalisasi, Kali Grogol Akan Dipasangi 'Grass Block' agar Indah

Dinormalisasi, Kali Grogol Akan Dipasangi "Grass Block" agar Indah

Megapolitan
'Tahun 2002 Banjir Kelapa Gading Surutnya Berhari-hari, Sekarang Hitungan Jam Surut'

"Tahun 2002 Banjir Kelapa Gading Surutnya Berhari-hari, Sekarang Hitungan Jam Surut"

Megapolitan
3 Tahun Jembatan Rusak, Warga Kesulitan Akses Pelayanan Kesehatan

3 Tahun Jembatan Rusak, Warga Kesulitan Akses Pelayanan Kesehatan

Regional
Korban Tewas Kecelakaan Bus SMK Karanganyar Bertambah Jadi 2 Orang

Korban Tewas Kecelakaan Bus SMK Karanganyar Bertambah Jadi 2 Orang

Regional
Pascapengeroyokan Suporter hingga Tewas, Bobotoh Persib di Garut Dikumpulkan

Pascapengeroyokan Suporter hingga Tewas, Bobotoh Persib di Garut Dikumpulkan

Regional
Close Ads X