Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Akan Dicopot, Iklan Bendungan Jokowi Tayang di Bioskop hingga 20 September

Kompas.com - 14/09/2018, 16:57 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu menegaskan, Kemenkominfo tak akan mencopot iklan di bioskop yang menampilkan keberhasilan pemerintah membangun 65 bendungan.

Meski hal itu menimbulkan polemik, menurut dia, Kemenkominfo tetap akan menjalankan tugasnya menyosialisasikan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat.

"Ya enggaklah, ngapain dicopot, enggak ada yang salah dari iklan itu. Enggak akan dicopot," kata Ferdinandus kepada Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Tanggapi Polemik Iklan di Bioskop, Jokowi Bilang, Masak Suruh Diam...

Ia menyebutkan, penayangan iklan tersebut sesuai kewajiban Kemenkominfo yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

Oleh karena itu, iklan tersebut akan tetap tayang sampai kontraknya habis.

"Kalau yang bendungan ini, kontraknya sampai 20 September," kata dia.

Kemenkominfo, lanjut Ferdinandus, sudah beberapa kali memasang iklan serupa yang menampilkan keberhasilan pemerintah. Iklan itu tayang di 177 bioskop di 42 daerah pada periode April 2018.

"Iklan sebelumnya sudah ada tol laut, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, di bioskop juga," kata dia.

Baca juga: Kata Jokowi, sejak 4 Tahun Lalu Sudah Ada Iklan Capaian Pemerintah

Namun, saat ditanya berapa anggaran yang dihabiskan Kemenkominfo untuk memasang iklan-iklan tersebut, Ferdinandinandus enggan menyebutkannya.

"Saya sih gak hapal kalau anggaran," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, penayangan iklan kinerja pemerintah di bioskop menimbulkan reaksi dari publik.

Di media sosial Twitter, para netizen memprotes penayangan iklan itu karena dianggap bagian dari kampanye Joko Widodo yang kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Kata Sandiaga, Orang Jadi Sebel ke Bioskop karena Ada Iklan

Bawaslu menyatakan, penayangan iklan ini tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye karena belum ada penetapan calon presiden dan wakil presiden.

Sementara Presiden Jokowi mengatakan, pemasangan iklan kinerja pemerintah di bioskop bagian dari tugas Kemenkominfo sebagai humas pemerintah.

Kompas TV Setelah kritik atas dukungan kepala daerah ke presiden petahana, kini kritik kembali datang atas iklan bendungan yang dibangun di masa Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com