Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Sandiaga, Orang Jadi Sebel ke Bioskop karena Ada Iklan

Kompas.com - 14/09/2018, 16:40 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, tak setuju iklan pencapaian pemerintah Jokowi dipasang di bioskop.

Sebab, tutur dia, datangnya orang ke bioskop bukan lihat video iklan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Kalau saya, saya akan bilang sama tim kampanye saya jangan menaruh iklan di bioskop," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Kata Jokowi, sejak 4 Tahun Lalu Sudah Ada Iklan Capaian Pemerintah

"Karena apa? Karena orang datang ke bioskop itu ingin nonton film, begitu ada iklan, eh sebel begitu," sambung dia.

Meski begitu, Sandiaga yang punya pengalaman duduk di pemerintahan DKI Jakarta sebagai wakil gubenur mengatakan, anggaran untuk sosialiasi kinerja pemerintahan memang ada.

Namun, penempatan iklan perlu cermat. Sebab, kata dia, di tengah proses menuju pemilu, iklan pemerintah bisa saja dianggap bagian dari kampanye oleh masyarakat.

Baca juga: Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Kampanye atau Bukan?

Meski begitu, Sandiaga tidak mau berspekulasi ikut-ikutan menilai iklan pemerintah Jokowi di bioskop benar atau tidak.

"Bagi saya yang penting ada enggak undang-undang yang dilanggar? Ada enggak peraturan dan ketentuan yang dilanggar? Kalau enggak, ya enggak usah terlalu dibesar-besarkan," kata dia.

Dalam konteks kampanye nanti, ucap dia, Prabowo-Sandiaga mempunyai strategi tersendiri. Para pendukung diminta tidak merespons berlebihan strategi Jokowi-Ma'ruf Amin selama masih sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, terkait permintaan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta agar iklan pemerintah Jokowi di bioskop dicopot, Sandi memastikan itu hanya pandangan pribadi, bukan mewakili Prabowo-Sandiaga.

Kompas TV Setelah kritik atas dukungan kepala daerah ke presiden petahana, kini kritik kembali datang atas iklan bendungan yang dibangun di masa Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com