Kompas.com - 10/09/2018, 19:40 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/9/2018) Dok Sekretariat Wakil Presiden Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/9/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menaruh perhatian kepada kecelakaan minibus yang masuk jurang di Tanjakan Letter S, Kampung Bantarselang, Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat.

Saat ditanya ihwal kecelakaan itu, Wapres menyoroti dua pihak yang menurutnya ikut bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan yang menewaskan 23 orang tersebut.

“Saya membaca bus itu dua tahun itu tidak di uji KIR atau uji kelaikan kendaraan,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Menurut Wapres, pihak pertama yang bertanggung jawab yakni perushaan otobus (PO) pemilih minibus dengan plat nomo polisi B 7025 SAG tersebut. Sebab kendaraan tidak uji KIR selama dua tahun.

Padahal uji KIR kendaraan sangat penting karena terkait dengan kelaikan kendaraan untuk beroeprasi. Uji KIR dilakukan setiap 6 bulan sekali dan di bawah tanggung jawab dinas perhubungan setempat. 

Baca juga: Polisi Sebut Jalur Kecelakaan di Sukabumi Tak Layak Dilalui Bus

Sementara itu pihak kedua yang dinilai Wapres salah yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena membiarkan bus pariwisata yang tidak diuji KIR beroperasi bahkan mengangkut wisatawan.

“Dua-duanya salah, yang punya bus salah juga (Kementerian) perhubungan kenapa diberikan izin beroperasi,” kata dia.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pitra Setiawan mengungkapkan, setelah dilakukan pengecakan, bus tidak mengantongi izin terbaru atau kartu pengawasan (KP) dari Kemenhub.

Baca juga: 6 Fakta Terbaru Bus Masuk Jurang di Cikidang Sukabumi, Sopir Tembak hingga Tak Layak Jalan

Padahal seharusnya KP diperpanjang setiap setahun sekali. KP juga berkaitan dengan uji KIR. Kemenhub memastikan, karena uji KIR bus terakhir kali dilakukan pada 2016, maka KP juga tidak diperpanjang sejak 2016.

“KP-nya mati jadi (bus pariwisata) illegal, makanya Pak Dirjen Perhubungan Darat minta Polri melakukan pemidanaan,” kata Pitra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.