Kompas.com - 10/09/2018, 19:40 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menaruh perhatian kepada kecelakaan minibus yang masuk jurang di Tanjakan Letter S, Kampung Bantarselang, Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat.

Saat ditanya ihwal kecelakaan itu, Wapres menyoroti dua pihak yang menurutnya ikut bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan yang menewaskan 23 orang tersebut.

“Saya membaca bus itu dua tahun itu tidak di uji KIR atau uji kelaikan kendaraan,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Menurut Wapres, pihak pertama yang bertanggung jawab yakni perushaan otobus (PO) pemilih minibus dengan plat nomo polisi B 7025 SAG tersebut. Sebab kendaraan tidak uji KIR selama dua tahun.

Padahal uji KIR kendaraan sangat penting karena terkait dengan kelaikan kendaraan untuk beroeprasi. Uji KIR dilakukan setiap 6 bulan sekali dan di bawah tanggung jawab dinas perhubungan setempat. 

Baca juga: Polisi Sebut Jalur Kecelakaan di Sukabumi Tak Layak Dilalui Bus

Sementara itu pihak kedua yang dinilai Wapres salah yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena membiarkan bus pariwisata yang tidak diuji KIR beroperasi bahkan mengangkut wisatawan.

“Dua-duanya salah, yang punya bus salah juga (Kementerian) perhubungan kenapa diberikan izin beroperasi,” kata dia.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pitra Setiawan mengungkapkan, setelah dilakukan pengecakan, bus tidak mengantongi izin terbaru atau kartu pengawasan (KP) dari Kemenhub.

Baca juga: 6 Fakta Terbaru Bus Masuk Jurang di Cikidang Sukabumi, Sopir Tembak hingga Tak Layak Jalan

Padahal seharusnya KP diperpanjang setiap setahun sekali. KP juga berkaitan dengan uji KIR. Kemenhub memastikan, karena uji KIR bus terakhir kali dilakukan pada 2016, maka KP juga tidak diperpanjang sejak 2016.

“KP-nya mati jadi (bus pariwisata) illegal, makanya Pak Dirjen Perhubungan Darat minta Polri melakukan pemidanaan,” kata Pitra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Nasional
Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Nasional
Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Nasional
PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Nasional
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.