Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Sebut Jalur Kecelakaan di Sukabumi Tak Layak Dilalui Bus

Kompas.com - 10/09/2018, 17:03 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto mengungkapkan bahwa bus maut yang terjun ke jurang di Cikidang, Jawa Barat, Sabtu (8/9/2018), melewati jalan yang tak layak untuk bus. 

"Kemarin yang terjadi di Sukabumi itu jalan yang tidak direkomendasi untuk bus, sehingga bus tidak boleh atau tidak layak jalan lewat itu," kata Setyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

Meski begitu, ia menduga bus tersebut tetap nekat melintas karena mengganggap jalur tersebut merupakan jalan pintas.

"Mungkin mereka shortcut, lebih cepat, lebih dekat, pertimbangannya mungkin seperti itu," terangnya.

Namun, ia belum mau mengambil kesimpulan terkait faktor utama penyebab kecelakaan tersebut.

Faktor jalan bukanlah satu-satunya penyebab kecelakaan. Setyo menjelaskan terdapat beberapa faktor lain yaitu, faktor pengemudi, cuaca, dan kendaraan.

Saat ini, Polres Sukabumi sudah membentuk tim khusus penyelidikan dan penyidikan.

"Berbagai faktor kalau terakumulasi bisa terjadi kecelakaan ini, tapi kita akan pilah-pilah yang mana yang paling dominan menyebabkan kecelakaan itu," tutur dia.

Baca juga: Kronologi Bus Masuk Jurang di Sukabumi yang Tewaskan 21 Orang

Kecelakaan maut tersebut terjadi di jalur "tengkorak" Komplek Tanjakan Letter S, Desa Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, pada Sabtu (8/9/2018).

Kecelakaan tunggal yang terjadi pukul 12.00 WIB itu mengakibatkan 21 penumpang meninggal dunia dan 17 penumpang mengalami cedera. Satu penumpang selamat, tetapi menolak ketika dibantu warga.

Kompas TV Satu korban kecelakaan bus di Sukabumi, Jawa Barat, saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Palabuhanratu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com