Stafsus Jokowi: Jangan Buat Gerakan untuk Ganti Presiden

Kompas.com - 07/09/2018, 16:28 WIB
Staf Khusus Presiden Pokja Papua, Lenis Kagoya KOMPAS.com/IhsanuddinStaf Khusus Presiden Pokja Papua, Lenis Kagoya
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kagoya mengaku geram dengan orang-orang yang kerap menyalahkan dan mengkritik Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi dengan gerakan yang meminta Jokowi diganti pada 2019.

"Jokowi salah sedikit dijelekin terus, dihina terus, dikritik terus. Dulu waktu saya kuliah kalau jelekkan Presiden, satu kalimat saja kita dihukum. Sekarang bilang ganti presiden, kenapa enggak dihukum?" kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

"Biarkan pilpres berjalan tertib. Jangan kritik, jangan buat gerakan untuk ganti Presiden. Saya minta TNI-Polri, jangan pakai istilah ganti Presiden. Ganti bahasa lain," tambah dia.

Lenis berharap kontestasi Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa berlangsung dengan damai dan sportif. Bukan dengan saling menjelekkan satu sama lain.


Baca juga: Stafsus Jokowi: Bukan Tugas Presiden Urus Pelanggaran HAM di Papua

"Jangan ganggu Jokowi. Saya bicara keras. Saya kepala suku, mewakili rakyat Papua, Jangan kritik Jokowi. Stop semua bicara. Legislatif, eksekutif, partai. Kita buktikan di lapangan, 2019, pas pemilihan," kata dia.

Lenis juga meminta Presiden Jokowi tidak disalahkan atas pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Sebab, menurut dia bukan tugas Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu.

Ia menilai pembubuhan di luar hukum yang masih kerap terjadi di tanah Papua merupakan tugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta Komnas HAM.

"Komnas HAM jangan sekali-kali kritik Jokowi. Ingat. Saya amati terus akhir-akhir ini. Saya keras bicara," kata dia dengan nada tinggi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X