Stafsus Jokowi: Jangan Buat Gerakan untuk Ganti Presiden

Kompas.com - 07/09/2018, 16:28 WIB
Staf Khusus Presiden Pokja Papua, Lenis Kagoya KOMPAS.com/IhsanuddinStaf Khusus Presiden Pokja Papua, Lenis Kagoya
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kagoya mengaku geram dengan orang-orang yang kerap menyalahkan dan mengkritik Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi dengan gerakan yang meminta Jokowi diganti pada 2019.

"Jokowi salah sedikit dijelekin terus, dihina terus, dikritik terus. Dulu waktu saya kuliah kalau jelekkan Presiden, satu kalimat saja kita dihukum. Sekarang bilang ganti presiden, kenapa enggak dihukum?" kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

"Biarkan pilpres berjalan tertib. Jangan kritik, jangan buat gerakan untuk ganti Presiden. Saya minta TNI-Polri, jangan pakai istilah ganti Presiden. Ganti bahasa lain," tambah dia.

Lenis berharap kontestasi Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa berlangsung dengan damai dan sportif. Bukan dengan saling menjelekkan satu sama lain.

Baca juga: Stafsus Jokowi: Bukan Tugas Presiden Urus Pelanggaran HAM di Papua

"Jangan ganggu Jokowi. Saya bicara keras. Saya kepala suku, mewakili rakyat Papua, Jangan kritik Jokowi. Stop semua bicara. Legislatif, eksekutif, partai. Kita buktikan di lapangan, 2019, pas pemilihan," kata dia.

Lenis juga meminta Presiden Jokowi tidak disalahkan atas pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua. Sebab, menurut dia bukan tugas Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu.

Ia menilai pembubuhan di luar hukum yang masih kerap terjadi di tanah Papua merupakan tugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta Komnas HAM.

"Komnas HAM jangan sekali-kali kritik Jokowi. Ingat. Saya amati terus akhir-akhir ini. Saya keras bicara," kata dia dengan nada tinggi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X