Stafsus Jokowi: Bukan Tugas Presiden Urus Pelanggaran HAM di Papua

Kompas.com - 07/09/2018, 15:54 WIB
Staf Khusus Presiden Pokja Papua, Lenis Kagoya KOMPAS.com/IhsanuddinStaf Khusus Presiden Pokja Papua, Lenis Kagoya
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya, meminta Presiden Jokowi tidak disalahkan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih kerap terjadi di tanah Papua. Sebab, bukan tugas Presiden untuk mengurus masalah pelanggaran HAM itu.

"Itu tugas Komnas HAM, dan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Itu ada hukumnya. Jokowi bukan urus masalah pelanggaran HAM," kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Lenis mengatakan, ia sudah sudah meminta setiap daerah di Papua untuk membentuk peradilan adat. Diharapkan hal tersebut bisa menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di sejumlah daerah di tanah Papua.

"Jangan salahkan Jokowi untuk masalah pelanggaran HAM," ujar Lenis.

Ia juga meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk ikut mendorong aparat hukum di Papua menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi kontribusi nyata Lukas Enembe yang sudah menyatakan dukungan ke Jokowi di Pilpres 2019.

"Kalau ini tidak dilakukan maka Jokowi nanti dua periode disalahkan lagi. Saya tidak mau dengar itu," kata dia.

Amnesty International menemukan setidaknya 69 kasus pembunuhan di luar hukum atau unlawful killings di Papua yang dilakukan aparat keamanan selama periode Januari 2010-Februari 2018.

Kasus tersebut memakan korban jiwa setidaknya 95 orang. Mayoritas korban tersebut atau 85 orang di antaranya adalah warga asli Papua

Baca juga: Amnesty International: Aparat Keamanan Bunuh 95 Orang di Luar Hukum di Papua

"Kami temukan 69 kasus pembunuhan yang masuk ke dalam kategori unlawful killings," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Usman menyatakan, Presiden Joko Widodo sebetulnya pernah melontarkan janji untuk mengutamakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Papua. Namun, nyatanya pembunuhan di provinsi paling timur Indonesia itu belum masih saja ada.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X