5 Hal Yang Perlu Diketahui tentang Melemahnya Rupiah

Beberapa hari terakhir ini pemberitaan mengenai nilai rupiah yang semakin melemah mewarnai jagat media cetak, media online dan media televisi.

Agar bisa memahami dengan jelas dan mendudukkan perkara secara tepat, ada lima hal mendasar yang perlu diketahui.

1. Penyebab melemahnya nilai rupiah

Dalam siklus ekonomi suatu negara terdapat neraca transaksi berjalan yang mencatat jual beli barang, jasa dan pendapatan yang dilakukan secara internasional (ekspor dan impor).

Bila barang/jasa yang diekspor lebih sedikit daripada yang diimpor, maka negara kita akan mengalami defisit transaksi berjalan.

Defisit transaksi berjalan di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2011. Kenapa baru sekarang berpengaruh terhadap rupiah?

Pada tahun-tahun sebelumnya, defisit transaksi berjalan berhasil tertutup oleh transaksi modal sehingga secara keseluruhan, neraca Indonesia masih positif.

Perlu diketahui, selain neraca transaksi berjalan, terdapat pula neraca atau transaksi modal yang mencatat pergerakan modal antar negara dalam bentuk investasi langsung, investasi portfolio dan investasi lainnya.

Apabila terdapat investasi asing yang masuk ke Indonesia maka disebut capital inflow, apabila sebaliknya maka disebut capital outflow.

Sebagai contoh tahun 2016 dan 2017, walaupun terdapat defisit transaksi berjalan sebesar USD 17 miliar namun terdapat investasi ke Indonesia sebesar USD 29 miliar, secara total masih positif sekitar USD 12 miliar.

Saat ini, investasi asing banyak yang “kembali” ke Amerika Serikat karena Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya sebagai akibat normalisasi setelah krisis global 2009.

Selain itu, perang dagang antar China dan Amerika Serikat juga berdampak luas pada melemahnya mata uang negara berkembang.

2. Tidak sama dengan krisis moneter 1998

Banyak yang menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998. Hal ini sama sekali tidak sama.

Tahun 1998 terjadinya krisis perbankan yang kemudian berpengaruh kepada sektor keuangan. Krisis tersebut lanjut dengan menghantam sektor moneter di mana inflasi melonjak drastis menjadi 77 persen dan nilai tukar melemah sampai 244 persen.

Setelah itu, transaksi berjalan juga ikut terperosok karena kemampuan membayar barang impor menjadi sangat mahal dan terjadinya capital outflow.

Saat ini, inflasi kita masih terkendali pada angka 3,2 persen dan pelemahan nilai tukar rupiah hanya 4,2persen.

Kenaikan nilai dollar saat itu sangat drastis, dari Rp 3,688 di akhir tahun 1997 menjadi Rp 7,400 pada akhir tahun 1998.

Secara rata-rata terjadi pelemahan sebesar 23,7 persen di tahun 1997 yang melonjak menjadi 244,7 persen di tahun 1998.

Bandingkan dengan pelemahan rupiah sepanjang tahun 2017 yang hanya sebesar 0,6persen.

3. Indonesia masih kuat menahan goncangan

Perekonomian kita secara keseluruhan masih sehat. Fiskal kita yang tercermin dalam APBN masih stabil.

Pertumbuhan ekonomi sampai semester I 2018 tercatat sebesar 5.17%. Penerimaan perpajakan bahkan melonjak tinggi pada kuartal kedua tahun 2018. Tingkat inflasi sangat terkendali pada posisi 3,2%.

Penerimaan perpajakan di semester I telah mencapai 52,48 persen dari target, sementara realisasi penyerapan belanja negara sampai akhir Juli 2018 mencapai 51,5persen, realisasi tranfer ke daerah dan dana desa sebesar 58,6 persen dari pagu.

Defisit sampai akhir Juli 2018 sekitar 1,02 persen. Keseimbangan primer positif pada semester satu ini sangat terjaga sehingga bisa surplus 46,4 triliun

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, secara fundamental perekonomian Indonesia sangat kuat.

Namun faktor sentimen negatif terjadinya krisis di beberapa negara seperti Argentina dan Turki menyebabkan terjadinya capital outflow yang akhirnya menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah.

Investasi tentu saja mengikuti kepada tempat yang lebih aman dan menguntungkan. Untuk itu stabilitas nasional juga sangat berpengaruh bagi masuknya investasi pada suatu negara.

4. Pemerintah mengeluarkan langkah pengamanan

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, yang dapat dilakukan pemerintah adalah menurunkan impor, meningkatkan ekspor dan juga investasi.

Beberapa hal sudah dilakukan untuk mengurangi impor. Dari impor yang ada, sebagian besar didominasi oleh impor BBM yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri.

Untuk itu pemerintah, mencangakan penggunaan bahan bakar diesel yang dicampur dengan penggunaan biodisel atau yang dienal dengan B20 sebagai pengganti solar.

Diharapkan dengan adanya B20 ini dapat mengurangi impor. Bio fuel ini merupakan produk turunan kelapa sawit sebagai pengganti energi tak terbarukan.

Pada hari Rabu 5 September 2018, pemerintah juga mengumumkan tentang kenaikan pengenaan pajak penghasilan terhadap impor sejumlah 1.147 barang-barang tertentu.

Tentu saja kenaikan pajak tidak dikenakan terhadap semua barang tapi hanya pada barang tertentu yang dianggap mewah dan barang konsumsi yang telah dapat diproduksi di dalam negeri.

Diharapkan kebijakan ini juga dapat meningkatkan penjualan produksi dalam negeri
Untuk meningkatkan ekspor, pemerintah akan terus mendorong ekspor komoditas yang potensial, membantu eksportir dalam pembiayaan serta juga peningkatan peran Pusat Logistik Bersama sebagai media konsolidasi ekspor-impor.

Sedangkan untuk meningkatkan investasi, pemerintah memberikan tax holiday dan kemudahan investasi bagi investasi dalam jumlah tertentu.

Industri pariwisata juga dijadikan andalan agar dapat meningkatkan devisa. Promosi wisata Indonesia terus digenjot agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan internasional yang datang ke Indonesia.

5. Pemerintah pantau gejolak ekonomi di masa datang

Setelah mengambil berbagai kebijakan terkait impor, ekspor dan investasi, pemerintah terus memantau dampak kebijakan tersebut agar dapat mengevaluasinya seiring berjalannya waktu.

Perkembangan ekonomi dunia dan juga kondisi geoplitik senantiasa dijadikan pengawasan agar selalu tetap waspada terhadap berbagai kejadian yang berdampak pada Indonesia.

Yang perlu diwaspadai antara lain kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, perang dagang antar negara besar serta adanya konflik bilateral yang berpengaruh pada komoditas tertentu.

Bilamana diperlukan, pemerintah juga akan senantiasa menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan yang akan terjadi misalnya penyesuaian terhadap APBN terkait belanja negara, subsidi dan juga penerimaan negara.

Pemerintah memahami sepenuhnya bahwa setiap kebijakan akan berdampak sosial bagi masyarakat.

Namun demikian, pemerintah akan senantiasa memperhatikan dan melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu sehingga mereka tidak akan menerima dampak yang besar.

Semua kebijakan tetap berdasarkan tiga hal mendasar yaitu mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan lapangan kerja.

Semua dilakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, secara adil dan merata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.