Salin Artikel

5 Hal Yang Perlu Diketahui tentang Melemahnya Rupiah

Agar bisa memahami dengan jelas dan mendudukkan perkara secara tepat, ada lima hal mendasar yang perlu diketahui.

Bila barang/jasa yang diekspor lebih sedikit daripada yang diimpor, maka negara kita akan mengalami defisit transaksi berjalan.

Defisit transaksi berjalan di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2011. Kenapa baru sekarang berpengaruh terhadap rupiah?

Pada tahun-tahun sebelumnya, defisit transaksi berjalan berhasil tertutup oleh transaksi modal sehingga secara keseluruhan, neraca Indonesia masih positif.

Perlu diketahui, selain neraca transaksi berjalan, terdapat pula neraca atau transaksi modal yang mencatat pergerakan modal antar negara dalam bentuk investasi langsung, investasi portfolio dan investasi lainnya.

Apabila terdapat investasi asing yang masuk ke Indonesia maka disebut capital inflow, apabila sebaliknya maka disebut capital outflow.

Sebagai contoh tahun 2016 dan 2017, walaupun terdapat defisit transaksi berjalan sebesar USD 17 miliar namun terdapat investasi ke Indonesia sebesar USD 29 miliar, secara total masih positif sekitar USD 12 miliar.

Saat ini, investasi asing banyak yang “kembali” ke Amerika Serikat karena Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya sebagai akibat normalisasi setelah krisis global 2009.

Selain itu, perang dagang antar China dan Amerika Serikat juga berdampak luas pada melemahnya mata uang negara berkembang.

Tahun 1998 terjadinya krisis perbankan yang kemudian berpengaruh kepada sektor keuangan. Krisis tersebut lanjut dengan menghantam sektor moneter di mana inflasi melonjak drastis menjadi 77 persen dan nilai tukar melemah sampai 244 persen.

Setelah itu, transaksi berjalan juga ikut terperosok karena kemampuan membayar barang impor menjadi sangat mahal dan terjadinya capital outflow.

Saat ini, inflasi kita masih terkendali pada angka 3,2 persen dan pelemahan nilai tukar rupiah hanya 4,2persen.

Kenaikan nilai dollar saat itu sangat drastis, dari Rp 3,688 di akhir tahun 1997 menjadi Rp 7,400 pada akhir tahun 1998.

Secara rata-rata terjadi pelemahan sebesar 23,7 persen di tahun 1997 yang melonjak menjadi 244,7 persen di tahun 1998.

Bandingkan dengan pelemahan rupiah sepanjang tahun 2017 yang hanya sebesar 0,6persen.

Pertumbuhan ekonomi sampai semester I 2018 tercatat sebesar 5.17%. Penerimaan perpajakan bahkan melonjak tinggi pada kuartal kedua tahun 2018. Tingkat inflasi sangat terkendali pada posisi 3,2%.

Penerimaan perpajakan di semester I telah mencapai 52,48 persen dari target, sementara realisasi penyerapan belanja negara sampai akhir Juli 2018 mencapai 51,5persen, realisasi tranfer ke daerah dan dana desa sebesar 58,6 persen dari pagu.

Defisit sampai akhir Juli 2018 sekitar 1,02 persen. Keseimbangan primer positif pada semester satu ini sangat terjaga sehingga bisa surplus 46,4 triliun

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, secara fundamental perekonomian Indonesia sangat kuat.

Namun faktor sentimen negatif terjadinya krisis di beberapa negara seperti Argentina dan Turki menyebabkan terjadinya capital outflow yang akhirnya menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah.

Investasi tentu saja mengikuti kepada tempat yang lebih aman dan menguntungkan. Untuk itu stabilitas nasional juga sangat berpengaruh bagi masuknya investasi pada suatu negara.

Beberapa hal sudah dilakukan untuk mengurangi impor. Dari impor yang ada, sebagian besar didominasi oleh impor BBM yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri.

Untuk itu pemerintah, mencangakan penggunaan bahan bakar diesel yang dicampur dengan penggunaan biodisel atau yang dienal dengan B20 sebagai pengganti solar.

Diharapkan dengan adanya B20 ini dapat mengurangi impor. Bio fuel ini merupakan produk turunan kelapa sawit sebagai pengganti energi tak terbarukan.

Pada hari Rabu 5 September 2018, pemerintah juga mengumumkan tentang kenaikan pengenaan pajak penghasilan terhadap impor sejumlah 1.147 barang-barang tertentu.

Tentu saja kenaikan pajak tidak dikenakan terhadap semua barang tapi hanya pada barang tertentu yang dianggap mewah dan barang konsumsi yang telah dapat diproduksi di dalam negeri.

Diharapkan kebijakan ini juga dapat meningkatkan penjualan produksi dalam negeri
Untuk meningkatkan ekspor, pemerintah akan terus mendorong ekspor komoditas yang potensial, membantu eksportir dalam pembiayaan serta juga peningkatan peran Pusat Logistik Bersama sebagai media konsolidasi ekspor-impor.

Sedangkan untuk meningkatkan investasi, pemerintah memberikan tax holiday dan kemudahan investasi bagi investasi dalam jumlah tertentu.

Industri pariwisata juga dijadikan andalan agar dapat meningkatkan devisa. Promosi wisata Indonesia terus digenjot agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan internasional yang datang ke Indonesia.

Perkembangan ekonomi dunia dan juga kondisi geoplitik senantiasa dijadikan pengawasan agar selalu tetap waspada terhadap berbagai kejadian yang berdampak pada Indonesia.

Yang perlu diwaspadai antara lain kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, perang dagang antar negara besar serta adanya konflik bilateral yang berpengaruh pada komoditas tertentu.

Bilamana diperlukan, pemerintah juga akan senantiasa menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan yang akan terjadi misalnya penyesuaian terhadap APBN terkait belanja negara, subsidi dan juga penerimaan negara.

Pemerintah memahami sepenuhnya bahwa setiap kebijakan akan berdampak sosial bagi masyarakat.

Namun demikian, pemerintah akan senantiasa memperhatikan dan melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu sehingga mereka tidak akan menerima dampak yang besar.

Semua kebijakan tetap berdasarkan tiga hal mendasar yaitu mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan lapangan kerja.

Semua dilakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, secara adil dan merata.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/07/15212521/5-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-melemahnya-rupiah

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke