Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tentukan Ketua Timses, Jokowi dan Prabowo Dinilai Saling Menunggu

Kompas.com - 03/09/2018, 13:06 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan dua pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden 2019 belum menentukan siapa yang akan duduk sebagai ketua tim sukses (timses).

Di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, nama Djoko Santoso, yang kini menjabat anggota Dewan Pembina Partai Gerindra disebut-sebut sebagai kandidat kuat ketua timses.

Namun, belum ada keputusan resmi soal ini.

Sementara, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga belum menentukan siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Sejumlah nama masuk bursa ketua timses seperti Erick Thohir dan Najwa Shihab.

Adapun, beberapa tokoh yang disebut menjadi kandidat, di antaranya Mahfud MD dan Din Syamsuddin sudah menyatakan menolak untuk bergabung di timses pasangan calon.

Saling menunggu

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, tim kedua pasangan ini saling menunggu.

"Polaritasnya mirip dengan penentuan cawapres. Saling mengintip, saling main mata, dan saling menunggu," kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (3/9/2018).

Menurut dia, posisi ketua timses adalah posisi strategis karena bertugas mengatur strategi dan formasi kemenangan, menangkal isu, serta menguasai medan perang dalam kontestasi pemilu.

"Minimal ketua tim pemenangan harus paham membaca fenomena tren perilaku pemilih, piawai dan mahir memainkan sentimen, paham manajemen isu yang bakal dimainkan termasuk meng-counter-nya," jelas dia.

"Lalu, mengerti betul soal program yang sedang dibutuhkan pemilih, memahami personal branding, dan paham akan kelemahan capres dan cawapres lawan politiknya," lanjut Pangi.

Oleh karena itu, masing-masing pasangan sangat berhati-hati dalam menentukan siapa ketua yang dipilih.

"Kalau salah merekrut ketua tim pemenangan, maka bisa blunder dan bunuh diri bagi capres dan cawapres," kata dia. 

Kompas TV Presiden mengingatkan bahwa demokrasi memberi kebebasan berkumpul dan berpendapat namun tetap ada batasan dan aturannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com