Sekjen Gerindra: Baliho Jokowi Dua Periode Enggak Dilarang, Tuh

Kompas.com - 28/08/2018, 12:50 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah eskpresi dari masyarakat. Gerakan itu sama saja halnya dengan gerakan yang menginginkan Jokowi untuk menjabat selama dua periode.

"Ekspresi orang untuk menyampaikan pandangan yang berbeda kan macam-macam. Ada puisi, lagu, ada pasang baliho Jokowi dua periode," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

"Tapi orang yang tidak menginginkan Jokowi, karena tidak bisa pasang baliho karena duitnya mahal, akhirnya ekspresi begitu. Pasang baliho (Jokowi dua periode) enggak dilarang, tuh," ujar dia.

Muzani pun mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang sempat melarang aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Ahmad Dhani untuk keluar dari Bandara di Riau dan Surabaya.

Baca juga: DPR Minta Pandangan Resmi KPU dan Bawaslu soal #2019GantiPresiden

Menurut dia, polisi seharusnya bersikap netral dengan memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang ingin ganti presiden dan ingin Jokowi dua periode.

"Kenapa harus menggunakan aparat itu? Kan kasihan. Polisi itu kan bhayangkari negara, bukan bhayangkari rezim," ujarnya.

Taat aturan

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, fenomena deklarasi #2019GantiPresiden merupakan bagian dari kebebasan berbicara dan bukan bagian dari kampanye.

Namun, Fritz tetap menggarisbawahi perlunya kepatuhan dalam kebebasan berbicara tersebut.

"Dalam kebebasan berbicara, hendaklah untuk tetap patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Fritz.

Baca juga: Bawaslu: Deklarasi #2019GantiPresiden Bukan Kampanye, tapi Harus Tertib Aturan

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, deklarasi #2019GantiPresiden tak bisa dikatakan sebagai aksi kampanye. Namun demikian, pelaksanaan gerakan itu tetap harus berjalan sesuai aturan.

"Bukan berarti orang bebas seenaknya sendiri, tetapi untuk kampanye terutama rapat umum ada aturannya," kata Wahyu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X