Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Foto Indonesia "Very High Seismic Risk", Ini Penjelasan BMKG

Kompas.com - 24/08/2018, 11:24 WIB
Mela Arnani,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan tanggapan terkait beredarnya informasi yang dilengkapi dengan foto prediksi gempa di beberapa negara, salah satunya Indonesia, yang disertai peringatan aktivitas seismik yang tinggi.

Informasi tersebut menyebar melalui pesan berantai di grup-grup percakapan WhatsApp.

Kepala Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko mengatakan, informasi ini sudah beredar sejak beberapa hari yang lalu.

Pada foto yang beredar terdapat tabel yang di sisi kiri nama-nama negara, dan di sisi paling kanan berupa prediksi gempa.

Penjelasan BMKG

Hary menjelaskan, kotak merah pada foto itu merupakan informasi aktivitas kegempaan di wilayah Indonesia.

"Baik yang kecil-kecil, menengah, maupun yang besar," kata Hary saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/8/2018).

Dalam foto tersebut terdapat tulisan dan anak panah yang menunjukkan Indonesia dengan keterangan sudah bertanda merah untuk seluruh pantauan dunia secara real time.

Negara Indonesia berada dalam kotak merah, disertai keterangan peringatan maksimum.

Kalimat yang ada dalam tabel tersebut:

"Indonesia

MAXIMUM ATTENTION - VERY HIGH SEISMIC RISK:

Very high seismic activity!!! Strong to Very Strong or swarms of earthquakes may occur in the next 48 hours."

Tangkapan layar informasi mengenai aktivitas seismik yang tinggi di Indonesia.Dok. Grup WhatsApp Tangkapan layar informasi mengenai aktivitas seismik yang tinggi di Indonesia.

Hary mengatakan, hingga saat ini tidak ada satu pun lembaga resmi dan pakar yang kredibel dan diakui mampu memprediksi gempa.

Ia menceritakan, gempa di Haicheng, China, berkekuatan 7,5 magnitudo pada 4 Februari 1975 merupakan satu-satunya peristiwa gempa di dunia yang sukses diprediksi.

Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com