"Trauma Healing" Anak Korban Gempa Lombok, dari Lomba hingga Nyanyi Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih merasakan trauma pascagempa bertubi-tubi yang mengguncang pulaunya dan wilayah sekitar.

Hingga Selasa (21/8/2018), tercatat 1.005 gempa susulan yang terjadi, dan bencana tersebut telah merenggut 515 korban jiwa.

Oleh sebab itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan berbagai pihak terus bahu-membahu melakukan pemulihan terhadap kondisi psikis para korban. Pemulihan trauma dilakukan oleh tim dari pemerintah maupun NGO.

Baca juga: Bapak Jangan Tinggalkan Saya, Saya Sakit, Temani Saya, Pak...

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 300 relawan yang turut membantu penanganan pascagempa.

"Kebutuhan terkait psikososial, trauma healing terus dilakukan. Hampir setiap hari pasti ada di sana, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun NGO," ujar Sutopo di Graha BNPB, Selasa (21/8/2018).

Dia memberi contoh pemulihan yang dilakukan kepada anak-anak. Misalnya, tim menyelenggarakan berbagai lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-73, pada 17 Agustus kemarin.

Baca juga: JK: Tak Ada Bagi-bagi Semen atau Paku, Korban Gempa Lombok Diberi Uang

Selain permainan, anak-anak juga diberi edukasi dan praktek terkait antisipasi gempa. Sutopo mengatakan edukasi dilakukan melalui lagu.

"Kalau ada gempa...", ujarnya sambil berdendang.

Sutopo mengatakan, gempa-gempa susulan mungkin masih akan terus terjadi. Akibatnya, proses penanganan dan malah menyebabkan masyarakat semakin trauma bisa makin lambat.

"Penanganan yang harusnya sudah bisa dipercepat dengan perbaikan rumah terpaksa harus mundur. Kemudian, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi juga bertambah," tuturnya.

Baca juga: Hingga Hari Ini, Tercatat 1.005 Gempa Susulan Terjadi di Lombok

Namun, dia mengimbau agar masyarakat tidak turut menyebarkan hoaks terkait prediksi gempa susulan agar tidak membuat warga Lombok semakin panik.

Saat ini proses penanganan masih dilakukan oleh tim gabungan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.