Sandiaga: Politik Harus Dipisahkan dalam Penanganan Gempa di Lombok

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan, persoalan politik harus dipisahkan dari penanganan korban pasca-gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal itu disampaikan Sandiaga saat ditanya mengenai polemik penyematan status bencana nasional terkait gempa di Lombok.

Sandiaga mengatakan, sebaiknya seluruh pihak memastikan apakah masyarakat NTB yang terdampak bencana menerima bantuan.

"Untuk politiknya sendiri harus dipisahkan karena yang harus dipastikan adalah saudara-saudara kita yang ada di NTB itu bisa mendapatkan bantuan dari kita," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Baca juga: JK Ungkap Alasan Utama Pemerintah Tak Tetapkan Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Sandiaga berharap masyarakat tak berpolemik soal sikap Pemerintah yang belum menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional.

Menurut dia, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sebaiknya fokus dalam penanganan korban pasca-gempa ketimbang berdebat soal penetapan status bencana nasional.

"Jadi terlepas daripada status saya rasa ini penanganannya harus yang all out dan komprehensif," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Pemerintah Khawatir Pariwisata Terganggu jika Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan kenapa Presiden Joko Widodo hingga kini belum menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional.

Menurut dia, Presiden Jokowi khawatir pariwisata di Lombok dan sekitarnya akan terganggu jika status naik ke bencana nasional.

"Kalau pakai terminologi bencana nasional nanti travel warning, kan jadi repot," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Baca juga: Wakil Ketua MPR Kritik Pemerintah yang Enggan Tetapkan Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Menurut dia, pemerintah sudah memiliki pengalaman sebelumnya mengenai penetapan bencana nasional ini.

"Pengalaman kita waktu di Bali begitu kita bilang bencana nasional, langsung, lari," kata Luhut yang tangannya bergerak menunjukkan tren penurunan.

Sikap pemerintah itu kemudian mendapat kritik dari sejumlah pihak. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai tak pantas jika pemerintah menganggap penetapan bencana nasional akan mengganggu sektor pariwisata di Lombok.

"Sangat tidak pantas dong, masa hanya untuk kepentingan pariwisata kemudian ribuan korban terluka, ratusan korban yang meninggal kemudian puluhan ribu rumah yang rusak," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

"Kondisi psikologis jutaan masyarakat bisa terganggu kemudian hanya dikorbankan untuk kepentingan pariwisata yang dalam tanda kutip itu kepentingan asing malah," tambahnya.

Hidayat memandang bahwa penetapan bencana nasional tidak akan memengaruhi sektor pariwisata di Lombok.

Menurut dia, dunia internasional akan semakin mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengatasi situasi pasca-gempa dengan adanya penetapan bencana nasional.

"Mereka melihat Indonesia betul-betul aman, damai, hidup rukun sehingga terjadilah sebuah empati yang begitu luar biasa. Mungkin mereka malah semakin jatuh cinta dengan Indonesia, sekaligus membawa bantuan untuk warga terdampak gempa di Lombok," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.