Tambah Dua Posisi, Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Libatkan Kepala Daerah

Kompas.com - 19/08/2018, 20:26 WIB
Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGCalon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menuturkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menambah dua struktur baru dalam tim kampanye nasional pendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Kedua struktur baru itu adalah pengarah teritorial dan koordinator pemenangan pilpres.

"Pengarah teritorial yang akan diisi oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota atau kepala daerah dari unsur partai koalisi," kata Johnny di Rumah Cemara 19, Jakarta, Minggu (19/8/2018).

Menurut Johnny para kepala daerah dari KIK hanya sebatas memberikan pengarahan agar pelaksanaan pilpres di daerahnya berlangsung menggembirakan, memenuhi persyaratan pemilihan yang bebas, jujur, rahasia, adil dan efisien.

"Itu yang menjadi pengarah karena mereka mengetahui, kepala daerah mempunyai kepentingan agar pemilu di daerah berlangsung dengan baik, aman, dan sukses," kata dia.

Baca juga: Koalisi Jokowi-Ma'ruf Akan Tingkatkan Suara di Sembilan Provinsi

Johnny menegaskan, kepala daerah dari koalisi akan mematuhi aturan-aturan yang ada agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun fasilitas negara yang disandangnya ketika memberikan pengarahan.

"Ya harus, lah, harus ikut aturan, undang-undang. Kalau mau ikut ambil bagian dalam proses (kampanye) pilpres, tentu harus cuti, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, harus memenuhi syarat (aturan)," ujarnya.

Adapun, koordinator pemenangan pilpres akan diisi oleh para ketua badan pemenangan Pemilu 2019 dari setiap partai koalisi.

Selain dua struktur baru itu, tim kampanye nasional pada dasarnya dilengkapi dengan dewan pengarah yang berisi para ketua umum partai koalisi dan dewan penasihat yang melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh senior dari partai koalisi.

"Nah keseluruhan jumlah tim kampanye nasional sekitar 112 orang," kata Johnny.

Koalisi akan menyerahkan dokumen susunan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (20/8/2018) besok.

"Kami harapkan besok bisa disampaikan ke KPU, siang, sekitar jam dua nanti kami akan berangkat dari Posko Cemara ke kantor KPU," kata Johnny.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
1,7 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspadai Lonjakan Kasus

1,7 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspadai Lonjakan Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X