Detik-detik yang Menegangkan, Drama Saat Penyusunan Teks Proklamasi...

Kompas.com - 17/08/2018, 17:12 WIB
Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan gedung tempat perumusan naskah proklamasi. Bangunan ini bekas kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Meiji Dori (sekarang Jalan Imam Bonjol No.1).  KOMPAS/KARTONO RYADIMuseum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan gedung tempat perumusan naskah proklamasi. Bangunan ini bekas kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Meiji Dori (sekarang Jalan Imam Bonjol No.1).
|
Editor Bayu Galih

Kalimat pertama teks proklamasi berasal dari pembukaan UUD 1945 yang belum disahkan.
Isinya: "Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Bagian itu kemudian dipangkas menjadi lebih tegas sehingga berbunyi: "Kami Bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia."

Setelah mendengar kalimat itu, M Hatta pun menyatakan gagasannya. Menurut dia, kalimat itu saja tidak cukup karena tak secara tegas menunjukan gagasan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia.

Akhirnya dituliskanlah kalimat berikut: "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya".

Baca juga: Kisah Tiga Pengibar Merah Putih Saat Proklamasi 17 Agustus 1945

Namun, kalimat kedua itu ditentang oleh golongan muda yang diwakili Sukarni.

Menurut dia kalimat itu kurang revolusioner karena seolah menunjukan Indonesia memperoleh kemerdekaan lantaran sudah ada perjanjian dari Jepang. Padahal, menurut Sukarni dan golongan muda, kemerdekaan Indonesia tak diperoleh lewat cara itu.

Tiga patung lilin tiruan sosok Soekarno, Hatta dan Ahmad Soebardjo tengah berembuk merumuskan naskah Proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Replika itu terletak di lantai pertama Museum Perumusan Naskah Proklamasi.KOMPAS.com / WAHYU ADITYO PRODJO Tiga patung lilin tiruan sosok Soekarno, Hatta dan Ahmad Soebardjo tengah berembuk merumuskan naskah Proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Replika itu terletak di lantai pertama Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Pidato Sukarni yang menggebu-gebu itu memang menarik perhatian para pemuda yang hadir dalam rapat penyusunan teks proklamasi tetapi hanya sesaat. Tak lama setelah itu, golongan tua kembali menguasai keadaan.

"Kita sependapat justru terlalu banyak yang terbengkalai kalau kita hanya terlibat dalam argumentasi-argumentasi penuh emosi. Kita sudah mencapai satu hasil penting; persetujuan diam-diam pihak Jepang. Mengapa akan kita lepaskannya lagi hanya karena penggunaan kata-kata yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan sikap mereka," kata Subardjo yang juga hadir dalam rapat.

Ketegangan berikutnya muncul setelah naskah disepakati. Kali ini muncul pertanyaan, siapa yang menandatangani teks tersebut?

Awalnya, muncul gagasan dari Sukarni agar teks proklamasi ditandatangani semua yang hadir saat penyusunan teks. Namun, belakangan, ide itu ditolak sendiri oleh Sukarni.

Sebab, Sukarni menilai tak semua yang hadir, khususnya mereka di luar kelompoknya, berkontribusi dalam menyusun teks.

Baca juga: Kisah Upacara Proklamasi di Pegangsaan Timur 56 dan Prapatan 10

Ada pula tambahan masukan dari Soekarno agar teks ditandatangani dengan frase wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, usul itu tak mungkin dilakukan karena hanya mengarah pada anggota PPKI. Sedangkan yang hadir dalam penyusunan teks tak hanya anggota PPKI.

Di tengah kebuntuan, Sayuti Melik yang dikenal sebagai penghubung antara golongan tua dan muda, menyampaikan usulan yang dapat diterima kedua belah pihak.

"Saya kira tidak akan ada yang menentang kalau Soekarno dan Hatta yang menandatangani proklamasi atas nama Bangsa Indonesia," ujar Sayuti.

Usulan Sayuti itu akhirnya disambut baik dan disetujui secara aklamasi, diiringi tepuk tangan.

Jadilah dua serangkai proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta yang menandatangani naskah bersejarah itu.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X