Kompas.com - 16/08/2018, 10:44 WIB
Suasana saat Presiden Joko Widodo berpidato pada sidang tahunan MPR DPR DPD 2018 di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8/2018).  Kompas.com/Andreas Lukas AltobeliSuasana saat Presiden Joko Widodo berpidato pada sidang tahunan MPR DPR DPD 2018 di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan laporan mengenai pencapaian tiga lembaga hukum di Indonesia, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Laporan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara Sidang Tahunan MPR RI 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Soal Mahkamah Agung, Presiden Jokowi mengatakan, MA telah berinovasi untuk meningkatkan kemudahan masyarakat memperoleh keadilan dan layanan publik melalui penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

"Melalui Perma itu, penyelenggaraan administrasi peradilan diubah dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi sistem elektronik melalui aplikasi e-court. Dengan begitu, para pencari keadilan memperoleh berbagai kemudahan dan efisiensi yang cukup signifikan, mulai dari biaya pengajuan gugatan, waktu dan lain-lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Nilai Masih Banyak Salah Pengertian soal Pembangunan Infrastruktur

Demikian pula MK yang terus bekerja keras dalam menegakkan perannya sebagai penguat rule of law, konstitusionalisme dan penerapan prinsip berdemokrasi di Indonesia.

Sampai Juli 2018, MK menerima 63 perkara. Secara keseluruhan, MK sudah memutus sekaligus mengadili sebanyak 112 perkara sepanjang 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Khususnya perkara yang mengundang perhatian publik, misalnya, pengujian UU MD3, hak imunitas Anggota DPR, pengujian UU LLAJ hingga putusan MK yang memastikan advokat dapat menjadi kuasa hukum pada peradilan pajak.

Baca juga: Pidato di Sidang MPR, Presiden Jokowi Klaim Tingkat Pengangguran Turun

Lembaga terakhir yang dilaporkan Presiden Jokowi, yakni KY. Ia juga mengapresiasi KY dalam hal peningkatan akuntabilitas peradilan melalui penegakkan kehormatan dan pemelihataan keluruhan martabat hakim.

"Selama tahun 2018, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 30 hakim. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pemantapan kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi 17 orang hakim," papar Jokowi.

"Melalui upaya-upaya tadi, KY berketetapan untuk memastikan peningkatan kualitas peradilan yang makin berbasis pada keseimbangan, yaitu antara independensi kekuasaan kehakiman dengan penguatan akuntabilutas kekuasaan hakim." lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.