Wapres Kalla: Rehabilitasi Lombok Harus Dipercepat

Kompas.com - 14/08/2018, 18:01 WIB
Permukiman warga di Pulau Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/8/2018) yang kini sunyi setelah gempa besar berturut-turut mengguncang kawasan ini, dengan gempa utama pada Minggu (5/8/2018) malam. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPermukiman warga di Pulau Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/8/2018) yang kini sunyi setelah gempa besar berturut-turut mengguncang kawasan ini, dengan gempa utama pada Minggu (5/8/2018) malam.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa rehabilitasi Lombok pasca-gempa bermagnitudo 7 perlu dipercepat.

Menurut dia, tak mungkin masyarakat terus menerus tinggal di tenda pengungsian.

"Itu tenda sementara, kebutuhannya saat ini sudah masuk rehabilitasi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo sudah menyalurkan bantuan rehabilitasi kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa bumi tersebut.

Besaran bantuan rehabilitasi yakni Rp 50 juta untuk warga yang bangunannya rusak total, dan Rp 25 juta untuk warga yang bangunan rumahnya rusak sedang.

Sementara itu warga yang bangunan rumahnya rusak ringan mendapatkan bantuan rehabilitasi sebesar Rp 10 juta.

Baca juga: Gempa Lombok, Pemerintah Siap Cairkan Bantuan untuk 1.000 KK

Untuk mempercepat rehabilitasi bangunan yang rusak, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Menteri BUMN Rini Soemarno segara mengirim semen secara besar-besaran ke Lombok.

Selain semen, baja juga akan secepat mungkin dikirim untuk mempercepat rekonstruksi rumah serta fasiltas umum di Kabupaten Lombok Utara yang menjadi daerah terparah terdampak gempa.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Menteri BUMN Suplai Semen Besar-besaran ke Lombok

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X