Wapres Kalla: Rehabilitasi Lombok Harus Dipercepat

Kompas.com - 14/08/2018, 18:01 WIB
Permukiman warga di Pulau Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/8/2018) yang kini sunyi setelah gempa besar berturut-turut mengguncang kawasan ini, dengan gempa utama pada Minggu (5/8/2018) malam. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPermukiman warga di Pulau Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/8/2018) yang kini sunyi setelah gempa besar berturut-turut mengguncang kawasan ini, dengan gempa utama pada Minggu (5/8/2018) malam.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa rehabilitasi Lombok pasca-gempa bermagnitudo 7 perlu dipercepat.

Menurut dia, tak mungkin masyarakat terus menerus tinggal di tenda pengungsian.

"Itu tenda sementara, kebutuhannya saat ini sudah masuk rehabilitasi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo sudah menyalurkan bantuan rehabilitasi kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa bumi tersebut.

Besaran bantuan rehabilitasi yakni Rp 50 juta untuk warga yang bangunannya rusak total, dan Rp 25 juta untuk warga yang bangunan rumahnya rusak sedang.

Sementara itu warga yang bangunan rumahnya rusak ringan mendapatkan bantuan rehabilitasi sebesar Rp 10 juta.

Baca juga: Gempa Lombok, Pemerintah Siap Cairkan Bantuan untuk 1.000 KK

Untuk mempercepat rehabilitasi bangunan yang rusak, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Menteri BUMN Rini Soemarno segara mengirim semen secara besar-besaran ke Lombok.

Selain semen, baja juga akan secepat mungkin dikirim untuk mempercepat rekonstruksi rumah serta fasiltas umum di Kabupaten Lombok Utara yang menjadi daerah terparah terdampak gempa.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Menteri BUMN Suplai Semen Besar-besaran ke Lombok

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
Kursi Terawan yang Kosong di 'Mata Najwa', Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Kursi Terawan yang Kosong di "Mata Najwa", Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X