Wapres Kalla: Rehabilitasi Lombok Harus Dipercepat

Kompas.com - 14/08/2018, 18:01 WIB
Permukiman warga di Pulau Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/8/2018) yang kini sunyi setelah gempa besar berturut-turut mengguncang kawasan ini, dengan gempa utama pada Minggu (5/8/2018) malam. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPermukiman warga di Pulau Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/8/2018) yang kini sunyi setelah gempa besar berturut-turut mengguncang kawasan ini, dengan gempa utama pada Minggu (5/8/2018) malam.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa rehabilitasi Lombok pasca-gempa bermagnitudo 7 perlu dipercepat.

Menurut dia, tak mungkin masyarakat terus menerus tinggal di tenda pengungsian.

"Itu tenda sementara, kebutuhannya saat ini sudah masuk rehabilitasi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo sudah menyalurkan bantuan rehabilitasi kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa bumi tersebut.


Besaran bantuan rehabilitasi yakni Rp 50 juta untuk warga yang bangunannya rusak total, dan Rp 25 juta untuk warga yang bangunan rumahnya rusak sedang.

Sementara itu warga yang bangunan rumahnya rusak ringan mendapatkan bantuan rehabilitasi sebesar Rp 10 juta.

Baca juga: Gempa Lombok, Pemerintah Siap Cairkan Bantuan untuk 1.000 KK

Untuk mempercepat rehabilitasi bangunan yang rusak, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Menteri BUMN Rini Soemarno segara mengirim semen secara besar-besaran ke Lombok.

Selain semen, baja juga akan secepat mungkin dikirim untuk mempercepat rekonstruksi rumah serta fasiltas umum di Kabupaten Lombok Utara yang menjadi daerah terparah terdampak gempa.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Menteri BUMN Suplai Semen Besar-besaran ke Lombok

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X