Sekjen PDI-P Singgung Menteri yang Bukan dari Parpol Pendukung Jokowi

Kompas.com - 14/08/2018, 06:01 WIB
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (1/8/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (1/8/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung keberadaan menteri berlatar belakang parpol di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, semestinya menteri-menteri yang ada di Kabinet Kerja berasal dari partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Alasannya, agar para menteri dan presiden memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengelola pemerintahan.

Namun, Hasto enggan menyebut sosok menteri maupun partainya. 

"Seharusnya memang dalam sebuah tata pemerintahan baik setiap partai itu konsisten pada posisi politiknya," kata Hasto saat ditemui di Menteng, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN

Saat ditanya apakah menteri yang bersangkutan perlu diganti, Hasto menjawab hal itu sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.

"Persoalan reshuffle atau tidak itu kami serahkan kepada Pak Jokowi. Dalam konteks politik seharusnya itu senapas parpol pengusung kemudian dengan Presiden, enggak bisa berbeda," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur merupakan kader PAN.

Diketahui pula, PAN saat ini tak mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, tetapi pasangan oposisi yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tahun lalu, Hasto pernah menyarankan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kursi menteri yang diduduki oleh kader Partai Amanat Nasional. Sebab, saat itu, Hasto melihat PAN tidak loyal sebagai partai pendukung pemerintah.

Baca juga: PAN Serahkan Nasib Kadernya yang Jadi Menteri kepada Presiden

"Ketika partai menyatakan mendukung, tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Ketika itu, Hasto menilai, tidak loyalnya PAN dalam mendukung Presiden bisa dilihat dari sikap mereka yang menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya Perppu tersebut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Nasional
Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.