Sekjen PDI-P Singgung Menteri yang Bukan dari Parpol Pendukung Jokowi

Kompas.com - 14/08/2018, 06:01 WIB
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (1/8/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (1/8/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung keberadaan menteri berlatar belakang parpol di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, semestinya menteri-menteri yang ada di Kabinet Kerja berasal dari partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Alasannya, agar para menteri dan presiden memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengelola pemerintahan.

Namun, Hasto enggan menyebut sosok menteri maupun partainya. 

"Seharusnya memang dalam sebuah tata pemerintahan baik setiap partai itu konsisten pada posisi politiknya," kata Hasto saat ditemui di Menteng, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN

Saat ditanya apakah menteri yang bersangkutan perlu diganti, Hasto menjawab hal itu sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.

"Persoalan reshuffle atau tidak itu kami serahkan kepada Pak Jokowi. Dalam konteks politik seharusnya itu senapas parpol pengusung kemudian dengan Presiden, enggak bisa berbeda," lanjut dia.

Diketahui, saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur merupakan kader PAN.

Diketahui pula, PAN saat ini tak mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, tetapi pasangan oposisi yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tahun lalu, Hasto pernah menyarankan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kursi menteri yang diduduki oleh kader Partai Amanat Nasional. Sebab, saat itu, Hasto melihat PAN tidak loyal sebagai partai pendukung pemerintah.

Baca juga: PAN Serahkan Nasib Kadernya yang Jadi Menteri kepada Presiden

"Ketika partai menyatakan mendukung, tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Ketika itu, Hasto menilai, tidak loyalnya PAN dalam mendukung Presiden bisa dilihat dari sikap mereka yang menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya Perppu tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Nasional
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X