Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN

Kompas.com - 13/08/2018, 21:26 WIB
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief membeberkan awal mula cuitannya yang membuat heboh sejumlah elite jelang pengumuman cawapres Prabowo Subianto.

Andi saat itu menuding ada tawaran Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisi cawapres yang kini didapat Sandi.

Andi menyatakan bahwa pernyataannya itu benar adanya. Dia mengaku sudah mendapat "restu" dari Partai Demokrat untuk mengungkap kejadian hampir gagalnya koalisi Partai Demokrat dengan Gerindra kala itu.

Baca juga: PAN Ancam Pidanakan Andi Arief soal Tudingan Terima Mahar Politik

"Hasil rapat menyarakan, untuk dikemukakan ke publik. Koalisi yang seharusnya ideal dari awal 20 hari berjalan, tapi di dua hari jelang pendaftaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka masalahnya dikemukakan saja," ujar Andi saat diwawancarai Kompas TV, Senin (13/8/2018).

Andi lantas ditanya alasannya tak membawa masalah itu ke Badan Pengawas Pemilu. Menurut dia, cara yang diambilnya adala upaya pencegahan jangan sampai terjadi politik uang.

Baca juga: Sandiaga: Mahar Rp 1 Triliun Sangat Tidak Benar

"Jadi malam itu, kok tiba-tiba ada intercept untuk mengabaikan apa yang sudah terjadi. Saya kira kalau kita sudah susah-susah belajar, lalu ada yang nyontek, Anda juga marah," ucap Andi.

Dia pun yakin atas sikapnya itu, Partai Demokrat tak akan memecatnya. Meurut dia, selama ini Partai Demokrat mengajarkan politik yang taat terhadap undang-undang.

Andi Arif pun siap jika persoalan ini akhirnya benar-benar dibawa ke ranah hukum oleh PAN dan PKS. Dia siap dikonfrontasi dan menghadirkan saksi-saksi yang bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X