Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN

Kompas.com - 13/08/2018, 21:26 WIB
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief membeberkan awal mula cuitannya yang membuat heboh sejumlah elite jelang pengumuman cawapres Prabowo Subianto.

Andi saat itu menuding ada tawaran Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisi cawapres yang kini didapat Sandi.

Andi menyatakan bahwa pernyataannya itu benar adanya. Dia mengaku sudah mendapat "restu" dari Partai Demokrat untuk mengungkap kejadian hampir gagalnya koalisi Partai Demokrat dengan Gerindra kala itu.

Baca juga: PAN Ancam Pidanakan Andi Arief soal Tudingan Terima Mahar Politik

"Hasil rapat menyarakan, untuk dikemukakan ke publik. Koalisi yang seharusnya ideal dari awal 20 hari berjalan, tapi di dua hari jelang pendaftaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka masalahnya dikemukakan saja," ujar Andi saat diwawancarai Kompas TV, Senin (13/8/2018).

Andi lantas ditanya alasannya tak membawa masalah itu ke Badan Pengawas Pemilu. Menurut dia, cara yang diambilnya adala upaya pencegahan jangan sampai terjadi politik uang.

Baca juga: Sandiaga: Mahar Rp 1 Triliun Sangat Tidak Benar

"Jadi malam itu, kok tiba-tiba ada intercept untuk mengabaikan apa yang sudah terjadi. Saya kira kalau kita sudah susah-susah belajar, lalu ada yang nyontek, Anda juga marah," ucap Andi.

Dia pun yakin atas sikapnya itu, Partai Demokrat tak akan memecatnya. Meurut dia, selama ini Partai Demokrat mengajarkan politik yang taat terhadap undang-undang.

Andi Arif pun siap jika persoalan ini akhirnya benar-benar dibawa ke ranah hukum oleh PAN dan PKS. Dia siap dikonfrontasi dan menghadirkan saksi-saksi yang bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Nasional
Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Nasional
Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Nasional
Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh Microdroplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh Microdroplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Nasional
Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Nasional
Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Nasional
Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Nasional
Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Nasional
Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Nasional
Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Nasional
Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X