Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Prabowo, Muhammadiyah Titip Pesan yang Sama Seperti ke Jokowi

Kompas.com - 13/08/2018, 22:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menitipkan pesan kepada pasangan bakal capres dan bakal cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membangun Indonesia.

Pesan tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo saat Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berkunjung ke Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Pada poin pertama, Haedar menyatakan, Muhammadiyah menginginkan agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia menjadi inspirasi dalam mewujudkan kebijakan strategis negara

"Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jati diri bangsa Indonesia tersebut, seraya menghindari primordialisme SARA yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan," kata Haedar saat membacakan rekomendasi itu di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Muhammadiyah Minta Pemilu 2019 Tidak Memicu Perpecahan

Kedua, Muhammadiyah meminta Presiden terpilih ke depan menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan yang pro rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa.

Ketiga, Muhammadiyah menginginkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengatasi kesenjangan sosial dan konomi secara progresif dengan kebijakan yang berani, khususnya menghadapi sekolompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia.

Pada poin keempat, Muhammadiyah menyatakan pemerintahan ke depan harus menjadikan rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan.

Berikutnya, pada poin kelima, Muhammadiyah meminta pemerintah mereforrmasi birokrasi dengan progresif dan sistemik agar tak disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan.

"Terakhir, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam negeri, sebagai kekuatan strategis di dunia Islam dalam melindungi kepentingan serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar," tutur Haedar.

Kompas TV Tak hanya SBY seluruh Ketum Partai pendukung koalisi akan mendapatkan tempat dalam struktur tim pemenangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com