JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin berencana membangun suatu arus baru dalam sistem perekonomian di Indonesia. Ma'ruf menyebutnya sebagai sistem ekonomi keumatan.
Hal itu dikatakan Ma'ruf setelah namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.
"Arus lama itu membentuk konglomerat. Yang ini arus baru, tapi bukan untuk melemahkan yang kuat, tapi bagaimana menguatkan yang lemah," kata Ma'ruf dalam jumpa pers di Kantor PBNU Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).
Menurut Ma'ruf, sistem ekonomi model ini lebih mengedepankan program redistribusi aset dan kemitraan. Ia berharap, para konglomerat lebih banyak yang bermitra dengan usaha masyarakat.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Pemilihan Saya adalah Penghargaan Pak Jokowi untuk Ulama
Ini termasuk, menurut Ma'ruf, bermitra dengan koperasi masyarakat dan bahkan melibatkan pesantren.
Menurut Ma'ruf, pengusaha besar dilarang menguasai rantai ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Dia mengatakan, masyarakat kecil dan menegah harus dilibatkan mulai dari produksi hingga distribusi.
"Jadi ada kemitraan antara yang kuat dan yang lemah," kata Ma'ruf Amin.