Sekjen Gerindra Sebut Nama Cawapres Prabowo Tersisa AHY dan Sandiaga

Kompas.com - 09/08/2018, 00:58 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, saat ini kandidat calon wakil presiden pendamping ketua umumnya, Prabowo Subianto, tersisa dua nama.

Adapun dua nama itu adalah politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dan kader Partai Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

"Sampai dengan tadi ada dua nama, pagi tadi. Pak AHY dengan Pak Sandi ya," kata Muzani di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018).

Ia menambahkan, dua nama tersebut terus dibahas bersama partai-partai yang berencana mengusung Prabowo sebagai capres seperti Partai Demokrat, PKS, dan PAN.


Baca juga: Fadli Zon Sebut Sandiaga Uno Masuk dalam Kandidat Cawapres Prabowo

Karena itu, kata Muzani, sepanjang Rabu (8/8/2018), Partai Gerindra terus bertemu dengan pimpinan partai-partai tersebut.

"Jadi dikonsultasikan dari pagi sampai malam, ini dikonsultasikan. Hasilnya ya malam ini mau kami putuskan," ujar Muzani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno masuk dalam kandidat calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Fadli saat ditanya wartawan ihwal beredarnya nama Sandiaga dalam kandidat cawapres Prabowo.

"Ya masih wacana ya. Ada yang usul," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Fadli mengatakan, nama Sandiaga diusulkan bukan oleh Partai Gerindra, melainkan dari eksternal. Namun, ia enggan mengungkapkan pihak yang mengusulkan Sandiaga sebagai cawapres Prabowo.

Ia mengatakan, pihak yang mengusulkan Sandiaga sebagai cawapres Prabowo bisa berasal dari partai yang selama ini intensif menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra atau kelompok tertentu.

"Saya kira dari luar ya (usulnya)," ujar Fadli.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X