Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Kecewa Gagal Pertemukan Amien Rais dan Jokowi

Kompas.com - 08/08/2018, 22:32 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku kecewa setelah gagal mempertemukan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Presiden Joko Widodo.

Padahal ia berharap ada kebersamaan yang terjalin antara Amien dan Jokowi.

"Ya tentu (kecewa), karena negeri ini tidak bisa dibangun satu kelompok saja. Harus ada kebersamaan. Kita perlu ada kebersamaan," kata Zulkifli dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (8/8/2018) malam.

Baca juga: Amien Rais Kembali Kritik Pemerintahan Jokowi

Zulkifli mengungkapkan, ia dan beberapa koleganya pernah beberapa kali mencoba mempertemukan Amien dan Jokowi dalam sejumlah kesempatan. Namun, upaya itu tak berhasil.

"Harusnya berjumpa di Yogyakarta, ditunda seminggu. Kita masih gembira. Ditunda lagi, masih gembira. Ditunda lagi, ya sudah," kata Zulkifli.

Ia tak tahu menahu mengapa Amien dan Jokowi tak bisa bertemu. 

"Wah, nanti tanyakan ke yang bersangkutan masing-masing," kata Zul.

Ia menilai, kritik yang dilontarkan Amien Rais terhadap Jokowi merupakan gayanya yang lugas, tajam dan tegas. Zul mengakui kritikan Amien bisa membuat pihak-pihak tertentu menjadi risih. Namun kritik disampaikan guna memunculkan perbaikan.

"Dulu juga Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pas kunjungan ke Yogyakarta pernah berdiskusi panjang dan bisa memahami satu dengan lain. 'Oh Pak Amien begini, cara menyampaikannya begini'," kata dia.

Ketua MPR itu pada dasarnya ingin setiap tokoh yang dipertemukan bisa membawa pesan kepada publik agar kontestasi politik berjalan dengan kondusif.

Baca juga: Kritik Amien Rais untuk Jokowi, dari Kondisi Ekonomi hingga Demokrasi

Ia juga tak ingin persaingan yang tajam pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu terulang di Pilpres 2019.

"Selain sebagai Ketum PAN, saya kan juga Ketua MPR. Sudahlah pertandingan seperti Pilgub DKI jangan terulang lagi. Kita bertanggung jawab ke anak-anak kita. Jangan lah memberikan pendidikan yang tidak baik," kata dia.

Kompas TV Dalam rakernas pan juga akan membahas hasil rekomendasi Ijtima Ulama serta sejumlah pertemuan politik yang telah dilakukan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com