Kritik Amien Rais untuk Jokowi, dari Kondisi Ekonomi hingga Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kembali melontarkan kritik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Amien mengkritik perekonomian era Jokowi yang belum berhasil. Namun, ia juga menyebut Jokowi masih punya waktu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri.

"Jokowinomics belum berhasil. Kalau dikatakan gagal masih ada delapan bulan lagi sampai pilpres. Siapa tahu ada keajaiban sampai sukses," ujar Amien di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Kritik Amien disampaikan saat menyampaikan sambutan pada acara silaturahim dan halalbihalal PP Muhammadiyah. Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Baca juga: Amien Rais: Saat Pilkada Ada yang Jumawa, tetapi Hasilnya Mengecewakan

Amien juga mengkritik kondisi demokrasi dan hukum di Tanah Air yang diskriminatif.

"Demokrasi, tapi isinya diskriminasi. Itu saya katakan discriminative democracy. Hukum yang kecil dikejar-kejar, yang gede mana mungkin," kata dia.

Contoh diskriminasi hukum itu, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pilah-pilih kasus korupsi.

"Puluhan triliun lewat. Yang ratusan juta, miliaran, dikejar-kejar," kata Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Baca juga: Manuver Pencapresan Amien Rais Dinilai Cuma "Test The Water"

Amien juga mengkritik soal diskriminasi politik di Indonesia. Koalisi pemerintah dibela, sedangkan lawan atau oposisi pemerintah justru diadu domba.

"Sudahlah kita sama-sama tahu semua. Jadi ada koncoisme," ucap dia.

Karenanya, Amien pun mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama demi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan merangkul semua.

"Ya ekonomi, politik, hukum, agar tidak lagi ada negara di atas negara. It's now or never tomorrow will be too late," ungkap Amien.

Catatan: Artikel ini mengalami perubahan judul untuk menyesuaikan konten. Judul asal "Saat Amien Rais Kritik Pemerintah di Depan Wapres Kalla" menjadi "Kritik Amien Rais untuk Jokowi, dari Kondisi Ekonomi hingga Demokrasi"