Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Keseimbangan Oposisi, PAN Disarankan Tetap di Kubu Prabowo

Kompas.com - 08/08/2018, 09:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai kunjungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Presiden Joko Widodo memunculkan spekulasi PAN akan bergabung ke koalisi Jokowi. Terlebih, PAN belum secara tegas mengumumkan arah dukungan di Pilpres 2019.

Ia menilai, jika PAN bergabung ke kubu Jokowi terjadi akan memunculkan ketidakseimbangan kekuatan kubu oposisi. Padahal, kata dia, kompetisi politik yang sehat harus menyeimbangkan kekuatan antara kubu pendukung pemerintah dan oposisi.

"Adalah juga penting untuk tetap menjaga posisi oposisi yang kuat. Hal ini merupakan bagian dari memperkuat sistem dan kultur demokrasi kita. Peran penguasa harus diimbangi oleh oposisi yang kuat" kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/8/2018) malam.

Oleh karena itu, Ray menyarankan PAN lebih baik berada pada barisan oposisi mengingat kubu Jokowi sudah kuat. Hal itu guna mewujudkan kompetisi Pilpres 2019 yang lebih kompetitif.

"Menguatkan koalisi Jokowi yang memang sudah kuat akan berdampak pada ketidakseimbangan komposisi. Jika PAN misalnya akhirnya merapat ke koalisi Jokowi, kesemarakan pilpres tampaknya akan berkurang," kata Ray.

Baca jugaGerindra Yakin PAN Tetap dalam Koalisi Prabowo

Meskipun memiliki kader yang berada di kabinet Jokowi, Ray menilai rekam jejak PAN selama ini cenderung berlawanan dengan sikap kubu pemerintah. Hal itu semakin terlihat dengan manuver tokoh senior PAN, Amien Rais, yang selama ini selalu mengkritik pemerintahan Jokowi.

"Bahkan kampanye ganti presiden, mempertebal pandangan ini. Saya rasa, secara langsung sikap politik ini mewabah ke tingkat basis. Dan jika pada akhirnya PAN merapat ke koalisi Jokowi, itu membutuhkan penjelasan etis, moral dan tentu saja politis," kata dia.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya masih terus berproses dalam memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2019.

“Pokoknya dalam situasi terkait apapun pertama kita masih berproses (arah koalisi Pilpres 2019) hasil belum bisa kita sampaikan ke publik ,”ujar Eddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/8/2018).

Baca jugaZulkifli Hasan Temui Jokowi, PAN Bantah Merapat ke Koalisi 9 Parpol

Menurut Eddy, nantinya keputusan partai akan ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional PAN. Namun di sisi lain, Ketua DPP PAN Yandri Susanto membantah partainya merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Yandri menanggapi pertemuan ketua umumnya, Zulkifli Hasan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/8/2018) sore.

"Enggak ada (merapat ke Jokowi). Kami Insya Allah (mengusung) Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Ia menambahkan, PAN telah lama menjalin komunikasi politik dengan Gerindra untuk menghadapi Pilpres 2019.

Baca jugaNgabalin: Kalau PAN Malu-malu, Mendingan Enggak Usah Deh, Tutup Pintu Saja...

Ia pun mengatakan kedatangan Zulkifli ke Istana Kepresidenan untuk menemui Jokowi merupakan hal biasa. Sebab, keduanya merupakan pimpinan lembaga tinggi negara, dimana Jokowi seorang Presiden dan Zulkifli Ketua MPR.

"Peta sudah jelas ya, kami insya Allah ke Prabowo kalau dari peta yang ada. Tapi sekali lagi ada syaratnya, yaitu kami tetap mendorong Bang Zul, kami tetap minta ke Pak Prabowo tidak ngambil (cawapres dari) partai lain," lanjut Yandri.

Kompas TV Dalam rakernas pan juga akan membahas hasil rekomendasi Ijtima Ulama serta sejumlah pertemuan politik yang telah dilakukan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com