Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Mantan Pejabat Negara Tak Umbar Kritik Lewat Media

Kompas.com - 03/08/2018, 07:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta elite politik, khususnya mantan pejabat negara, untuk tak mengumbar kritik terhadap pemerintah melalui media.

Menurut Wiranto kritik-kritik yang disampaikan lewat media cenderung menimbulkan kegaduhan.

"Kalau mantan pejabat merasa bahwa apa yang dilakukan pejabat penggantinya perlu dikritisi, diberikan saran, masukan, minta waktu ketemu dan sampaikan," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Melalui Twitter, SBY Klarifikasi soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan ada 100 juta warga miskin di Indonesia.

Wiranto bermaksud agar kritikan dan saran yang disampaikan mantan pejabat negara lebih konstruktif bagi pemerintah.

Ia menilai, kritik dan saran yang disampaikan belum didiskusikan bersama dan disebar ke media cenderung bersifat politis.

"Itu namanya kegiatan politis, mesti timbul kegaduhan," kata dia.

Baca juga: Jelang Pemilu, Wiranto Minta Masyarakat Tak Umbar Tagar Kebencian di Medsos

Wiranto mempersilakan mantan pejabat-pejabat negara menyampaikan kritik dan saran secara langsung ke pemerintah. Ia berharap mereka bisa bertemu langsung dengan perwakilan pemerintah di bidang-bidang terkait.

"Minta waktu ketemu, bicara dari hati ke hati, 'ini loh pak kurangnya begini, kalau saya dulu begini, kok sekarang begjni, kurang ini kurang itu', begitu," katanya.

"Misalnya saya selesai tugasnya di Menkopolhukam, pejabat pengganti saya. Saya datang ke kantor memberikan saran. Bukan saya memberikan saran lewat media, itu pasti saran berbau politis," sambungnya.

Baca juga: Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid

Sebelumnya, SBY mengatakan, orientasi pemerintahan selanjutnya harus fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.

Menurutnya, hal itu disepakati dalam pembicaraan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7/2018).

SBY mengatakan, dalam peremuan tersebut diidentifikasi apa saja yang dihadapi rakyat miskin yang menurut dia angkanya mencapai sekitar 100 juta orang.

Baca juga: SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin, Istana Minta Lihat Data Tanpa Asumsi

"Kami sepakat bahwa persoalan yang dihadapi mereka itulah yang harus dijadikan prioritas pemimpin dan pemerintahan mendatang untuk mengatasinya secepat-cepatnya," ujar SBY yang berdiri di samping Prabowo.

Kompas TV Meski demikian, tren kenaikan harga sejumlah bahan pangan masih membayangi angka kemiskinan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com