Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Wiranto Minta Masyarakat Tak Umbar Tagar Kebencian di Medsos

Kompas.com - 02/08/2018, 15:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta masyarakat untuk tak mengumbar tagar-tagar bernada kebencian selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung.

Ia menilai tagar-tagar bernada kebencian bisa memperpanjang konflik di tingkat warga setiap kontestasi politik berlangsung.

"Nanti tiap lima tahunan kita selalu punya problem persatuan bangsa, bagaimana mau maju sebagai bangsa, tiap pilkada, tiap pileg, tiap pilpres kita latihan untuk mempertahankan persatuan lagi, persatuan ini kan abadi kalau bisa kita rawat baik-baik," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Asian Games 2018, Wiranto Harap Tak Ada Aksi Demo dan Ujaran Kebencian

Namun, Wiranto tak menjelaskan soal tagar-tagar seperti apa yang terkategori dalam ujaran kebencian.

"Saya tidak secara spesifik mengatakan hashtag mana yang kira-kira ujaran kebencian, itu sudah ada takarannya kan, sudah ada kriteriannya, dari hukum," kata dia.

Ia berharap masyarakat bisa berpendapat di media sosial sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Wiranto menjelaskan, kontestasi politik harusnya dipenuhi dengan pertarungan gagasan, uji kualitas dan kompetensi.

Masyarakat harus fokus menggali berbagai latar belakang, visi, misi, hingga program kerja kandidat.

"Bukan adu ujaran kebencian, bukan adu jelek menjelekkan, itu nanti kontestasinya jadi sangat tidak sehat, itu ya," kata dia.

Wiranto meminta masyarakat untuk menahan diri menyebarkan ujaran kebencian di tahun politik ini.

Selain itu, pemerintah juga telah bekerja sama dengan para pemuka agama, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk mengajak masyarakat memelihara persatuan dalam kontestasi politik.

Baca juga: Kebencian, Demokrasi, dan Pancasila

"Intinya, menyebarkan kebencian di antara kita itu kan melanggar hukum, merusak persatuan bangsa, itu enggak boleh sebenarnya," katanya.

"Risiko untuk memelihara persatuan dan kemerdekaan ini tidak seberat para pendahulu tatkala mendirikan negara ini dan mewariskan kepada kita. Kok sekarang ini sudah bersatu, merdeka, dan berdaulat kok ingin diacak-acak sendiri, ini kan salah," sambung Wiranto.

Kompas TV Tujuan penggalangan kekuatan untuk terbentuknya koalisi keumatan agar pada 2019 ganti presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com