Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Wiranto Minta Masyarakat Tak Umbar Tagar Kebencian di Medsos

Kompas.com - 02/08/2018, 15:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta masyarakat untuk tak mengumbar tagar-tagar bernada kebencian selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung.

Ia menilai tagar-tagar bernada kebencian bisa memperpanjang konflik di tingkat warga setiap kontestasi politik berlangsung.

"Nanti tiap lima tahunan kita selalu punya problem persatuan bangsa, bagaimana mau maju sebagai bangsa, tiap pilkada, tiap pileg, tiap pilpres kita latihan untuk mempertahankan persatuan lagi, persatuan ini kan abadi kalau bisa kita rawat baik-baik," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Asian Games 2018, Wiranto Harap Tak Ada Aksi Demo dan Ujaran Kebencian

Namun, Wiranto tak menjelaskan soal tagar-tagar seperti apa yang terkategori dalam ujaran kebencian.

"Saya tidak secara spesifik mengatakan hashtag mana yang kira-kira ujaran kebencian, itu sudah ada takarannya kan, sudah ada kriteriannya, dari hukum," kata dia.

Ia berharap masyarakat bisa berpendapat di media sosial sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Wiranto menjelaskan, kontestasi politik harusnya dipenuhi dengan pertarungan gagasan, uji kualitas dan kompetensi.

Masyarakat harus fokus menggali berbagai latar belakang, visi, misi, hingga program kerja kandidat.

"Bukan adu ujaran kebencian, bukan adu jelek menjelekkan, itu nanti kontestasinya jadi sangat tidak sehat, itu ya," kata dia.

Wiranto meminta masyarakat untuk menahan diri menyebarkan ujaran kebencian di tahun politik ini.

Selain itu, pemerintah juga telah bekerja sama dengan para pemuka agama, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk mengajak masyarakat memelihara persatuan dalam kontestasi politik.

Baca juga: Kebencian, Demokrasi, dan Pancasila

"Intinya, menyebarkan kebencian di antara kita itu kan melanggar hukum, merusak persatuan bangsa, itu enggak boleh sebenarnya," katanya.

"Risiko untuk memelihara persatuan dan kemerdekaan ini tidak seberat para pendahulu tatkala mendirikan negara ini dan mewariskan kepada kita. Kok sekarang ini sudah bersatu, merdeka, dan berdaulat kok ingin diacak-acak sendiri, ini kan salah," sambung Wiranto.

Kompas TV Tujuan penggalangan kekuatan untuk terbentuknya koalisi keumatan agar pada 2019 ganti presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com