Kompas.com - 02/08/2018, 14:26 WIB
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Senin (7/8/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Senin (7/8/2017)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi Hukum DPP PKS Zainudin Paru mengaku heran dengan putusan Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta soal pemberhentian Fahri Hamzah.

Zainudin menilai putusan tersebut begitu cepat dan mendapat atensi lebih dari ribuan perkara perdata yang masuk ke MA.

"Bagi kami putusan kasasi ini cukup mengherankan karena putusannya begitu cepat. Artinya perkara ini kelihatannya menjadi atensi lebih dari Mahkamah Agung ditengah ribuan perkara kasasi (Perdata Umum) yang masuk ke Mahkamah Agung," ujar Zainudin seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (2/8/2018).

Zainudin menjelaskan, pihaknya baru mendapat pemberitahuan dari MA pada 29 Juni 2018 bahwa permohonan kasasi yang diajukan telah diregister pada 28 Juni 2018.

Baca juga: Fahri Hamzah Menang Kasasi atas PKS di Mahkamah Agung

Perkara tersebut diregister dalam dua Kepaniteraan Perdata yang berbeda. Awalnya permohonan diregister di Panitera Muda Perdata Khusus (Partai Politik), kemudian dipindah ke Perdata Umum diikuti dengan perubahan nomor register perkara.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan 6 Juni 2018, Panitera Muda Perdata Khusus MA, Permohonan Kasasi PKS sudah diterima pada 2 April 2018 dan telah didaftar dengan Nomor Register: 607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun kemudian kami mendapatkan Surat Pemberitahuan tertanggal 29 Juni 2018 bahwa Permohonan Kasasi kami diregister pada tanggal 28 Juni 2018 dengan Register Nomor: 1876 K/PDT/2018," kata Zainudin.

"Apakah kasus ini begitu istimewa karena penggugatnya seorang Wakil Ketua DPR?" ucapnya.

Sebelumnya, MA menolak gugatan kasasi yang diajukan PKS atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait pemberhentian Fahri Hamzah dari partai tersebut.

Seperti dikutip dari situs informasi perkara Mahkamah Agung, permohonan kasasi tersebut diajukan PKS pada 28 Juni 2018 oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Nasional
Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Nasional
UPDATE: 63.188.800 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 63.188.800 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.