Wiranto Minta Masyarakat Tak Cemas dengan Ancaman Separatisme di Papua

Kompas.com - 02/08/2018, 14:05 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menghadiri acara panen raya bersama di Distrik Semangga, Merauke,  Papua, Senin (16/4/2018).Dok. Kemenko Polhukam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menghadiri acara panen raya bersama di Distrik Semangga, Merauke, Papua, Senin (16/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta masyarakat untuk tak mengkhawatirkan ancaman gerakan-gerakan separatis di Indonesia, khususnya Papua.

Hal itu menanggapi beredarnya sebuah surat undangan deklarasi Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat beberapa waktu lalu.

"Ya, lagu lama, bisa membuat surat. Itu kan sejak dulu sudah ada seperti itu. Enggak usah kita gaduhkan, enggak udah kemudian kita cemas," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Kamis (2/8/2018) siang.

Wiranto menilai aparat dan masyarakat pada dasarnya bisa melawan gerakan separatisme. Menurut dia, masyarakat Indonesia khususnya Papua sudah tak mudah dipengaruhi ajakan-ajakan seperti itu.

"Lawan saja, tidak begitu mudah mereka kemudian mempengaruhi orang lain seperti itu," katanya.

Wiranto juga berharap masyarakat tak perlu memberikan perhatian berlebihan atas aksi-aksi ini. Sebab, jika berlaku sebaliknya, kelompok separatis mendapat ruang yang luas untuk mencapai tujuannya.

"Surat itu kan biasa terjadi seperti itu, tetapi kita kan tahu itu merupakan bagian dari sebuah gerakan separatis, jumlahnya kecil, tapi dengan cara seperti itu, itu ingin dapat perhatian dunia," katanya.

"Tapi kita sudah jelas ya mempunyai suatu prinsip mempunyai suatu standing position yang enggak bisa diganggu gugat oleh sekolompok gerakan itu," sambungnya.

Pemerintah, kata Wiranto, sudah memiliki berbagai strategi menangani aksi seperti ini. Ia menjamin pemerintah tak akan membiarkan gerakan separatis berkembang di Indonesia. Pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menimbulkan disintegrasi.

"Enggak bisa kita biarkan, negara berdaulat seperti Indonesia ada rambu, ada undang-undangnya. Lalu seenaknya bernyanyi seakan ada negara dalam negara tidak boleh. Kita akan tindak tegas itu," kata dia.

Digagalkan polisi

Polda Papua membubarkan acara deklarasi Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat di Abepura, Papua, Selasa (31/8/2018).

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo, Polri sudah mengantongi informasi terkait rencana deklarasi tersebut sebelum membubarkannya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X