Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa PKS dan PAN, Demokrat Cukup Koalisi dengan Gerindra Hadapi Pilpres 2019

Kompas.com - 01/08/2018, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya masih berupaya membangun koalisi bersama Gerindra, PAN, dan PKS dalam Pilpres 2019.

Namun, hingga kini hal itu masih terhambat keinginan PAN dan PKS soal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Padahal, kata Syarief, Demokrat sudah sejak awal menyarankan untuk menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo.

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Namun, Syarief optimistis Demokrat tetap akan mendapat tiket untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019.

Saat ditanya apakah rasa optimistis itu lantaran Demokrat merasa cukup berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung pasangan capres-cawapres, Syarief membenarkan.

"Iya," jawab Syarief saat ditanyai hal itu ketika dihubungi, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Ditanya Nama Cawapres, Prabowo Bilang Sudah di Kantong

Di DPR, Demokrat memiliki 61 kursi (10,9 persen) dan Gerindra 73 kursi (13 persen) dengan total 134 kursi (23,9 persen).

Jumlah itu telah melewati syarat minimal ambang batas presidensial, yakni 112 kursi atau 20 persen.

Namun, Syarief meyakini hambatan koalisi dengan PKS dan PAN masih dapat diselesaikan melalui pertemuan-pertemuan selanjutnya.

"Mungkin besok ada lagi. Dalam satu malam juga bisa berubah," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen Demokrat Sebut Prabowo Minta SBY Jadi Mentor di Pilpres 2019

Syarief sebelumnya menilai belum ada kemajuan berarti dalam koalisi bersama Gerindra, PAN, dan PKS untuk Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Syarief menanggapi pertemuan Pimpinan Gerindra dengan PAN dan PKS ihwal rencana membangun koalisi dengan Demokrat.

Syarief menyatakan, belum ada sikap legawa dari PAN dan PKS soal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Ya pokoknya saya pikir belum banyak kemajuan. Kemajuan, yang dikatakan kemajuan itu kalau semuanya sepakat menyerahkan kepada Prabowo cawapresnya, tanpa tekanan. Semua serahkan kepada Prabowo siapa yang mau dipilih. Itu baru ada kemajuan," kata Syarief saat dihubungi, Rabu (1/8/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com