Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid

Kompas.com - 31/07/2018, 19:57 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut ada 100 juta orang miskin di Indonesia.

JK meminta SBY merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta atau 9,82 persen dari jumlah penduduk.

"BPS tentu datanya valid. Kan tergantung ukuran apa yang dipakai. Kalau ukuran yang kita pakai ialah ukuran pendapatan per bulan, atau konsumsi per hari berapa," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: Sebut 100 Juta Warga Indonesia Miskin, Ini Hitungan yang Dipakai SBY

JK mengatakan, BPS memiliki banyak indikator dalam menghitung dan menetapkan angka kemiskinan di Indonesia. Beberapa indikator antara lain apakah orang itu memiliki rumah hingga pekerjaan yang layak.

"Ada ukuran masing-masing, ada kurang lebih 15 faktor untuk mengetahui, yang miskin atau tidak, punya pekerjaan atau tidak, rumahnya bagaimana, jadi sekitar itu," tambah dia.

SBY bicara soal jumlah penduduk miskin yang mencapai 100 juta saat berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin kemarin.

SBY yang mendukung Prabowo sebagai capres berharap mantan Danjen Kopassus itu bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia apabila nantinya memenangi pemilu.

Baca juga: SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin, Istana Minta Lihat Data Tanpa Asumsi

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan memastikan, angka yang disebut SBY itu sudah berdasarkan perhitungan yang matang.

Ia menjelaskan, SBY menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan. Menurut Bank Dunia, seorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya dibawah 2 dolar per hari.

Dengan asumsi kurs 1 dolar sama dengan Rp, 13.000, maka diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita perbulan.

Baca juga: SBY: Presiden Selanjutnya Harus Mampu Atasi Kemiskinan 100 Juta Orang

"Maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi," kata Marwan saat dihubungi, Selasa (31/7/2018).

Menurut Marwan, SBY tidak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) karena standar batas kemiskinan yang dipakai terlalu rendah. Marwan mengatakan, patokan garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari. 

Kompas TV Senin (30/7) pagi, SBY menemui Prabowo di kediamannya di Kertanegara, sebagai kunjungan balasan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com