Menyoal Keberanian Penyelenggara Pemilu Mengungkap Dana Kampanye

Nyaris terjadi di beberapa tempat, penyelenggara pemilu lebih mementingkan pada asas kondusivitas daerah, bukan pada kesesuaian aturan perundang-undangan.

Saya sangat merasa yakin sekali bahwa apa yang terjadi di beberapa kabupaten/kota atau provinsi bisa masif terjadi di daerah yang lain. Namun, apa mau dikata, seperti inilah kondisi yang terjadi.

Saya hanya bisa berharap, semoga ke depan terutama dalam menghadapi Pemilu 2019, kinerja penyelenggara pemilu harus lebih dimaksimalkan pada semua tahapan dan sub tahapan.

Keberanian penyelenggara pemilu dalam mengungkap pelaporan dana kampanye sangat diperlukan. Setidaknya ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan.

Pertama, KPU harus mampu untuk memperketat dan memperdalam proses audit laporan dana kampanye.

Pastikan laporan dana kampanye yang diterima sudah dinyatakan lengkap, termasuk pada identitas penyumbang, sebelum diserahkan pada kantor akuntan publik (KAP). KPU menginstruksikan kepada peserta pemilu untuk melaporkan sumbangan dana kampanye secara real time. Ini dapat membantu mendorong akuntabilitas dana kampanye.

Kedua, Bawaslu melakukan pengawasan melekat dan penelusuran terhadap keabsahan sumber dana kampanye. Jika terjadi kejanggalan, maka jangan segan segan untuk memberikan rekomendasi kepada KPU. Analisis Bawaslu bisa dijadikan sebagai data pembanding dengan hasil audit KAP.

Ketiga, mendorong penyelenggara pemilu untuk membuat aturan ketat mengenai laporan dana kampanye. Selama ini, PKPU dana kampanye hanya sebatas pada kepatuhan saja. Aturan ketat dana kampanye salah satunya dengan melakukan audit forensik terhadap laporan.

Keempat, penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu, diharapkan bisa melakukan konferensi pers seusai melakukan hasil analisis pelaporan dana kampanye.

Sampaikan datanya secara utuh agar publik dapat melihat mana paslon yang berpotensi korupsi dan mana yang tidak. Jika hasil analisis mengindikasikan paslon terpilih berpotensi terlibat korupsi, tentu rakyat yang akan mengawal kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.

Semoga keberanian mengungkap data pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan menjadi sebuah ikhtiar menghasilkan pemimpin bersih, jujur, dan adil.