Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2019, Presiden PKS Optimistis Cetak Sejarah seperti pada Pilkada DKI

Kompas.com - 30/07/2018, 06:00 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengutarakan rasa optimismenya bahwa umat Islam bakal bisa mencetak sejarah pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kami harus optimistis pada Pemilu 2019 insya Allah, bi iznillah kami akan bisa mencetak sejarah kedua setelah sejarah Pilkada DKI," kata Sohibul Iman dalam rilis di terima di Jakarta, Minggu (29/7/2018), dikutip dari Antara.

Hal itu disampaikan Sohibul Iman dalam acara pembukaan Ijtima Ulama yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Jakarta, Jumat (27/7) malam.

Baca juga: PKS: Berkoalisi dengan Gerindra Bukan Harga Mati

Sohibul memaparkan, sejumlah modal untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2019 antara lain kesadaran politik umat yang luar biasa.

"Saat ini, umat bukan hanya tersadarkan secara ritual keagamaan, tetapi juga sadar secara sosial dan politik," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menyatakan, kekuatan umat akan menjadi faktor penting dan kini menjelma dari sebatas kekuatan endorsement (dukungan) menjadi kekuatan gerakan yang bisa mengubah peta politik nasional.

Baca juga: Bertemu Demokrat, PKS Akan Bahas Opsi Capres-Cawapres Alternatif

PKS, ujar Ledia, sedari awal terus membawa aspirasi umat untuk terlibat dalam prosesi pergantian kepemimpinan nasional dalam Pilpres 2019.

"Kemarin kami silaturahim dengan GNPF Ulama dan ormas-ormas Islam yang menitipkan amanah aspirasi umat dalam Pilpres 2019, kita akan perjuangkan agar ada elemen umat yang maju dalam percaturan Pilpres 2019," tutur Ledia.

Ia juga berpendapat, pasangan nasionalis-religius masih banyak diterima oleh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Menurut Pendiri PKS, 2019 Tak Akan Ganti Presiden

Kultur yang ada di Tanah Air, lanjutnya, masih memandang sosok religius sebagai figur yang penting dalam kepemimpinan nasional.

Anggota Majelis Syuro PKS itu mengakui bahwa sejauh ini PKS masih terus melakukan komunikasi intensif dengan mitra koalisi untuk mencari figur yang pas.

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan mengumumkan calon wakil presidennya, pada Rabu tanggal 8 Agustus atau Jumat tanggal 10 Agustus 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com