Kompas.com - 28/07/2018, 23:10 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengungkapkan, ada beberapa opsi calon presiden-calon wakil presiden yang akan dibahas dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Rencananya, pertemuan tersebut akan digelar pada Senin (30/7/2018).

Menurut Suhud, ada tiga nama dalam opsi pencalonan capres-cawapres yang diusulkan oleh PKS. Opsi itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus kader PKS Ahmad Heryawan (Aher), dan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"(Opsi Anies-Aher) akan disampaikan sebagai salah satu opsi. Jadi memang ada sejumlah opsi yang kami punya dan akan dikomunikasikan ke pihak Demokrat," kata Suhud saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

"Misal Pak Anies-Aher, Anies-AHY dan Aher-AHY. Itu kan kombinasi yang bisa kami ramu," ujar dia.

Baca juga: Kata Majelis Syuro PKS soal Kepentingan Partai-partai Koalisi di Pilpres 2019

Suhud menilai, opsi Anies-Aher dapat menjadi opsi alternatif jika nantinya tidak terdapat titik temu antara Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Koalisi empat partai itu disebut masih sangat cair lantaran belum ada kesepakatan mengenai pasangan capres dan cawapres yang akan diusung.

Sementara, Partai Gerindra tetap bersikeras mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres.

Menurut Suhud, Anies merupakan figur yang dapat diterima oleh semua partai dan kalangan.

Di samping itu, nama Anies juga muncul berserta nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) di pemilu internal PKS.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.