PKS: Berkoalisi Dengan Gerindra Bukan Harga Mati

Kompas.com - 29/07/2018, 05:58 WIB
Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Suhud Aliyudin berpendapat bahwa kemungkinan besar koalisi antara Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat akan terbentuk sebagai penantang kubu pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang

Kendati demikian, terbentuknya koalisi tersebut juga tergantung dari kesepakatan mengenai capres dan cawapres yang akan diusung.

"Kemungkinan berkoalisi empat partai ini sangat besar. Tapi masih tergantung siapa capres cawapresnya," ujar Suhud saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

Menurut Suhud, hingga saat ini belum ada titik temu di antara keempat partai mengenai opsi capres-cawapres yang akan diusung.

Diketahui Partai Gerindra telah menyatakan akan mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres. Sementara itu, Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

Sedangkan, PKS telah mengusulkan lebih dulu sembilan kadernya sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Terkait hal itu, kata Suhud, PKS juga menyiapkan langkah antisipasi, termasuk jika tidak ada titik temu dengan Partai Gerindra.

"Jadi koalisi antara Gerindra dan PKS ini bukan harga mati bahwa kami harus berkoalisi dengan gerindra, tidak. Jadi kami tetap membuka opsi lain dengan atau tidak dengan Pak Prabowo," kata Suhud.

Suhud menambahkan, dalam pekan ini PKS mengintensifkan komunikasi dengan beberapa partai untuk menyiapkan langkah antisipasi tersebut.

Bahkan komunikasi dilakukan dengan partai pendukung Presiden Joko Widodo, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Kemudian, komunikasi juga akan dilakukan secara intensif dengan Demokrat dan PAN.

"Jadi sebetulnya koalisi ini masih cair. Bahkan koalisi di Pak Jokowi masih cair. Kami tetap membuka komunikasi dengan PKB, sebelumnya dengan Golkar juga sudah ada komunikasi," tuturnya.

"Sebetulnya nanti tinggal misalnya Pak Jokowi umumkan siapa wakilnya, kemudian ada partai yang tidak nyaman, kan ada kemungkinan lari. Nah ini yang akan kami tangkap," ujar Suhud.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Nasional
Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Nasional
Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X