Kompas.com - 29/07/2018, 05:58 WIB
Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin berpendapat bahwa kemungkinan besar koalisi antara Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat akan terbentuk sebagai penantang kubu pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang

Kendati demikian, terbentuknya koalisi tersebut juga tergantung dari kesepakatan mengenai capres dan cawapres yang akan diusung.

"Kemungkinan berkoalisi empat partai ini sangat besar. Tapi masih tergantung siapa capres cawapresnya," ujar Suhud saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

Menurut Suhud, hingga saat ini belum ada titik temu di antara keempat partai mengenai opsi capres-cawapres yang akan diusung.

Diketahui Partai Gerindra telah menyatakan akan mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres. Sementara itu, Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

Sedangkan, PKS telah mengusulkan lebih dulu sembilan kadernya sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Terkait hal itu, kata Suhud, PKS juga menyiapkan langkah antisipasi, termasuk jika tidak ada titik temu dengan Partai Gerindra.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi koalisi antara Gerindra dan PKS ini bukan harga mati bahwa kami harus berkoalisi dengan gerindra, tidak. Jadi kami tetap membuka opsi lain dengan atau tidak dengan Pak Prabowo," kata Suhud.

Suhud menambahkan, dalam pekan ini PKS mengintensifkan komunikasi dengan beberapa partai untuk menyiapkan langkah antisipasi tersebut.

Bahkan komunikasi dilakukan dengan partai pendukung Presiden Joko Widodo, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Kemudian, komunikasi juga akan dilakukan secara intensif dengan Demokrat dan PAN.

"Jadi sebetulnya koalisi ini masih cair. Bahkan koalisi di Pak Jokowi masih cair. Kami tetap membuka komunikasi dengan PKB, sebelumnya dengan Golkar juga sudah ada komunikasi," tuturnya.

"Sebetulnya nanti tinggal misalnya Pak Jokowi umumkan siapa wakilnya, kemudian ada partai yang tidak nyaman, kan ada kemungkinan lari. Nah ini yang akan kami tangkap," ujar Suhud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi'

"Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi"

Nasional
Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Nasional
IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

Nasional
Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Nasional
Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X