Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harta Bupati Lampung Selatan Melonjak Rp 11 Miliar dalam 2 Tahun

Kompas.com - 29/07/2018, 09:52 WIB
Abba Gabrillin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka. Adik kandung Zulkifli Hasan itu diduga menerima suap hampir Rp 600 juta dari kontraktor yang akan melaksanakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan.

Zainudin tercatat pernah dua kali melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Pertama kali, dia melaporkan hartanya saat menjadi calon wakil gubernur Provinsi Lampung pada 2013.

Saat itu, hartanya yang dilaporkan cuma Rp 2,3 miliar.

Namun, jumlah itu bertambah secara drastis pada saat ia melaporkan hartanya pada 2015, sebagai calon bupati Lampung Selatan. Harta yang dilaporkan berjumlah Rp 13.3 miliar.

Baca juga: Karir Politik Bupati Lampung Selatan, Sebelum Terjegal Fee Rp 700 Juta

Dengan demikian, harta politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu bertambah sekitar Rp 11 miliar dalam dua tahun.

Berikut rincian harta kekayaan Zainudin yang dipublikasikan dalam situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Minggu (29/7/2018).

Zainudin memiliki harta tidak bergerak berupa 60 aset yang terdiri dari tanah dan bangunan yang nilainya sebesar Rp 20 miliar. Kemudian, harta tidak bergerak berupa kendaraan senilai Rp 475 juta.

Selain itu, Zainudin memiliki giro dan setara kas senilai Rp 779 juta. Kemudian, piutang senilai Rp 3 miliar.

Namun, Zainudin memiliki utang senilai Rp 12,3 miliar, sehingga total harta yang dilaporkan sebesar Rp 13,3 miliar.

Kompas TV Penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com